Breaking News:

Virus Corona

Survei Indikator Politik Indonesia: Pemerintah Belum Mampu Kendalikan Covid-19

56,9 persen menilai rapid test kurang atau tidak efektif sama sekali sebagai alat identifikasi awal untuk pencegahan penyebaran virus Corona.

CNN
Ilustrasi Coronavirus. Setelah 7 karyawan sebuah pusat grosir di Sleman Yogyakarta positif covid-19, pengunjung lakukan tes rapid massal. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indikator Politik Indonesia menyampaikan hasil survei pemuka opini terkait efek kepemimpinan dan kelembagaan dalam penanganan Covid-19.

Salah satu pernyataan yang disampaikan ke elite yaitu, apakah penyebaran virus Corona di Indonesia hingga sejauh ini sangat terkendali, cukup terkendali, kurang terkendali atau tidak terkendali sama sekali?

Hasilnya, 35,5 persen menyebut cukup terkendali, sebanyak 54,9 persen menilai kurang terkendali, dan 9,5 persen memilih tidak terkendali sama sekali.

"Mayoritas narasumber menilai penyebaran virus corona di Indonesia hingga sejauh ini masih belum terkendali, 64,4 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam penyampaian hasil survei secara virtual, Jakarta, Kamis (20/8/2020).

Selain itu, Burhanuddin menyebut di mata responden, cara-cara pengendalian yang selama ini diterapkan tidak semuanya efektif.

Baca: Anies Baswedan Dinilai Paling Peka terhadap Krisis Akibat Dampak Covid-19

Di mana, 56,9 persen menilai rapid test kurang atau tidak efektif sama sekali sebagai alat identifikasi awal untuk pencegahan penyebaran virus Corona.

"Namun, 87,5 persen beranggapan penerapan protokol kesehatan (mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker ketika di luar rumah) efektif," paparnya.

Sementara terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, mayoritas responden berpandangan PSBB cukup atau sangat efektif mencegah penyebaran virus Corona.

Oleh karena itu, sebanyak 60,9 persen menganggap pelonggaran PSBB tidak layak untuk diterapkan.

"55,2 persen menilai PSBB efektif, 44,1 persen menilai tidak efektif. Kemudian mayoritas menilai PSBB tidak layak dilonggarkan, dan hanya sekitar 37,8 persen menilai layak dilonggarkan," katanya.

ilustrasi virus corona
ilustrasi virus corona (Freepik)
Halaman
12
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved