Mendagri: Pilkada Berikan Kebebasan Rakyat Memilih tapi Mengandung Potensi Konflik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat menimbulkan konflik.

Hal itu disampaikan Tito saat diskusi bertajuk 'Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pemilu dan Pilkada' secara virtual, Senin (31/8/2020).

"Memang Election, baik Pemilu maupun Pilkada, memberikan kebebasan rakyat untuk memilih, dan itulah demokrasi. Tapi dalam ilmu konteks security, setiap perbedaan itu mengandung potensi konflik," kata Tito.

Tito pun berkisah pengalamannya sebagai Kapolda Papua. Selama 2 tahun, dirinya menyaksikan langsung bagaimana keterbelahan di pilkada berbuntut pada kekerasan atau konflik.

Begitu juga yang terjadi pada Pilkada 2017 di DKI Jakarta, Tito menyebut bahwa terjadi keterbelahan masyarakat yang menjadi salah satu pemicu konflik yang berkepanjangan.

"Misalnya, Pilkada di Jakarta dan juga konflik kekerasan ditempat lain sebagai residu negatif dari election. Termasuk lokal election," ucap Tito.

Mantan Kapolri ini juga menyoroti soal biaya pasangan calon yang tinggi saat Pilkada.

Maka, tak heran jika paslon akan menggunakan cara apa pun untuk menang dalam kontestasi tersebut.

Ia pun mencontohkan, bagaimana seorang paslon harus mengeluarkan biaya-biaya legal seperti untuk tim sukses, saksi, hingga kampanye.

"Ketika memang semua ada prinsip, siap menang dan siap kalah tapi sepertinya pada tatara teori. Tapi dalam tataran praktek, semua tidak siap untuk kalah," ujar Tito.

"Sehingga sering kali berujung pada menghalalkan segala cara untuk menang," jelasnya.