Breaking News:

Soal Defisit APBN 2021, Ketua DPR: Pemerintah Wajib Pastikan Belanja Negara Efektif dan Berkualitas

Puan Maharani mengatakan pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal yaitu 'Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi' pada APBN 2021.

dpr.go.id
Ketua DPR RI Puan Maharani. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Paripurna dalam rangka HUT ke-75 DPR RI digelar, Selasa (1/9/2020).

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat.

Dalam kesempatan tersebut, Puan mengatakan pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal yaitu 'Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi' pada APBN 2021.

"Dengan rancangan kebijakan yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, mendorong reformasi struktural, mempercepat transformasi ekonomi digital, serta pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi," kata Puan di Ruang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Baca: Kemenpora Awasi Penggunaan Anggaran PSSI yang Berasal dari APBN

Berdasarkan asumsi makro yang diproyeksikan pemerintah, Puan mengatakan RAPBN tahun 2021 akan berisikan Pendapatan Negara sebesar Rp1.776,4 triliun dan Belanja Negara sebesar Rp 2.747,5 triliun.

Sementara itu, Defisit Anggaran tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp 971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB, dimana akan bertumpu pada pembiayaan utang.

Apalagi dalam menghadapi situasi ketidakpastian yang bersumber dari pandemi covid-19, politikus PDI Perjuangan itu menilai perlunya antisipasi fiskal dalam proyeksi pendapatan negara, penajaman belanja negara, dan pembiayaan defisit.

Baca: Defisit APBN Tembus Rp 330,17 Triliun Hingga Juli 2020

Karenanya, Puan menegaskan pihaknya akan mengawasi dan meminta pemerintah untuk memastikan belanja negara dilakukan secara efektif dan berkualitas.

"DPR RI akan mencermati upaya pemerintah dalam memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dan dikelola secara hati-hati dengan strategi pembiayaan utang yang memperhatikan resiko dan kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang," kata dia.

"Dengan beban utang yang semakin besar, maka pemerintah wajib memastikan bahwa belanja negara benar-benar efektif dan berkualitas," pungkas Puan.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved