Breaking News:

Dewan Pakar: Penyelenggaraan Musda Harus Melalui Tahapan Sesuai AD/ART Partai Golkar

Penyelenggaraan musda, lanjut Agung Laksono merupakan forum tertinggi partai di daerah, maka harus digunakan sebaik-baiknya.

Tribunnews.com/Vincentius Jyestha
Foto dok./Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, HR Agung Laksono. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota harus menjadi semangat konsolidasi organisasi peningkatan kinerja partai.

Meski demikian, tahapan-tahapan penyelenggaran Musda pun juga harus dilalui sebagaimana yang tertuang dalam aturan partai.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/9/2020) saat dimintai tanggapannya terkait dugaan penyelenggaraan Musda Partai Golkar di beberapa tingkatan yang tidak mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana mestinya.

"Mestinya ini (Musda) adalah momentum untuk memperbaiki soliditas dan kinerja partai dalam menghadapi pilkada, pileg dan pilpres. Perbaikan-perbaikan internal di DPD-DPD secara vertikal maupun horizontal dengan tahapan yang benar dalam forum Musda," kata Agung Laksono.

Baca: Golkar Maksimalkan Peran Anggota DPRD Awasi Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada

Agung Laksono yang juga Ketua MPO Kosgoro 1957 itu menyebutkan idealnya pelaksanaan musda umumnya di selenggarakan selama dua sampai tiga hari, sebab ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, misalnya laporan pertanggungjawaban, pandangan daerah dan rapat-rapat komisi lalu diakhiri dengan agenda pemilihan.

"Tapi sayangnya belakangan ini ada musda yang hanya dilakukan satu hari bahkan beberapa jam saja dan itu pun hanya mengejar kursi ketua DPD nya saja," ujarnya.

Penyelenggaraan musda, lanjut Agung Laksono merupakan forum tertinggi partai di daerah, maka harus digunakan sebaik-baiknya.

"Ini (Musda) bisa jadi momentum dalam membenahi elemen-elemen partai dan membuat program yang jelas. Tapi semua kader internal Partai Golkar juga perlu mengetahui kewenangannya apa, haknya apa, tahapannya bagaimana dan membuka ruang demokrasi. Sebab, disamping tahapan harus dijalankan, aspek demokrasinya juga harus dilaksanakan, dirawat dan dipertahankan," tegasnya.

Pada pelaksanaan musda di beberapa daerah yang sudah terselenggara, mantan Menko Kesra ini menyebutkan ada yang berjalan dengan bagus, tapi paling banyak dan lebih menonjol hanya memilih ketua DPD saja.

"Saya juga mendengar kabar ada tindakan-tindakan yang kurang demokratis seperti penunjukkan PLT pada pengurus DPD dan PK secara mendadak jelang penyelenggaraan Musda.

Saya kira ini sebagai otokritik untuk memperbaiki semua agar roda organisasi berjalan dengan baik dan benar," paparnya.

Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved