Program Subisidi Gaji, Bansos Tunai hingga Kartu Prakerja Berlanjut sampai Awal Tahun 2021

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejumlah program penyangga ekonomi akan berlanjut hingga tahun depan.

Hal itu disampaikan Airlangga setelah mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/9/2020).

Pemberian bantuan yang akan dilanjutkan hingga tahun depan adalah bantuan untuk UMKM dan subsidi upah.

"Program lanjutan yang dijadikan prioritas untuk Bansos yaitu satu Bansos tunai yang terkait dengan Banpres UMKM itu akan dilanjutkan."

"Kedua bantuan untuk subsidi gaji itu juga akan dilanjutkan di kuartal pertama tahun depan," kata Airlangga.

Baca: BPJS Ketenagakerjaan Kirim Link Registrasi Via SMS ke Penerima BLT Rp 600.000, Berikut Penjelasannya

Selain itu, pemerintah juga akan meneruskan program pemberian bantuan yang sudah terpogram pada Program Keluarga Harapan (PKH).

Tak hanya itu, program Kartu Prakerja juga akan dilanjutkan hingga tahun depan.

"Terkait dengan Kartu Prakerja, selanjutnya Bansos tunai, PKH dan sembako (dilanjutkan hingga tahun depan)," jelasnya.

Airlangga mengatakan, program ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Dengan demikian program-program ini diharapkan untuk masih menjaga daya beli masyarakat di dalam situasi pandemi Covid,' terangnya.

Jokowi Minta Penanganan Kesehatan Diutamakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan jajarannya untuk fokus dalam penanganan kesehatan Covid-19.

Sebab, kata Jokowi, agar ekonomi segera bisa tumbuh dengan baik, kuncinya adalah kesehatan yang baik.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna tentang Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi di Istana Negara, yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/9/2020),

"Sekali lagi bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik," kata Jokowi.

Artinya, lanjut Jokowi, fokus nomor satu saat ini adalah penanganan kesehatan Covid-19.

Untuk itu, ia meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Menteri Kesehatan hingga TNI/Polri untuk menyisir klaster yang berpotensi muncul dan menularkan Covid-19.

Baca: Menko Airlangga Optimistis Awal 2021 Ada Pemulihan Ekonomi

Presiden mengatakan, klaster penularan Covid-19 yang sekarang bermunculan namun jarang disadari adalah klaster perkantoran dan klaster keluarga.

Banyak masyarakat yang merasa aman ketika sudah sampai di rumah dan di kantor.

Padahal, saat di kantor banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan sehingga menyebabkan terjadinya penularan Covid-19.

Demikian juga di rumah, banyak masyarakat yang langsung berinteraksi dengan keluarga tanpa membersihak diri terlebih dahulu.

"Hati-hati ini perlu saya sampaikan yang namanya klaster kantor, yang kedua klaster keluarga, yang terakhir juga klaster Pilkada, hati-hati ini agar ini selalu diingatkan," tegas Jokowi.

Untuk mencegah munculnya klaster Pilkada 2020, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Polri untuk memastikan protokol kesehatan tertib dilakukan.

Baca: Pemerintah Akan Lakukan Evaluasi Terkait Keberlanjutan Program Subsidi Gaji di Tahun 2021

"Saya minta Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul diberikan ketegasan."

"Polri juga berikan ketegasan mengenai aturan main di Pilkada," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta Kementerian Kesehatan membuat desain perencaan dengan baik.

Desain perencanaan harus komprehensif menyangkut jumlah laboratorium yang harus ada di sebuah provinsi.

Selain itu, juga berapa reagen yang harus terdistribusi pada sebuah provinsi.

"Jangan sampai ada provinsi yang sudah melakukan testingnya tinggi sekali tapi ada provinsi yang testingnya masih rendah sekali."

"Perencanaan itu kita perlukan, sehingga kelihatan nanti kasus kasus positif ini berada di wilayah atau provinsi yang mana," terangnya.

Baca: Ini Daftar Bantuan Pemerintah untuk Pengangguran dan Fresh Graduate, Lengkap dengan Syaratnya

Di akhir pengantarnya, Jokowi kembali mengingatkan, bahwa urusan Covid-19 harus tertangani dengan baik.

Jangan sampai pemulihan ekonomi dilakukan tanpa penanganan kesehatan yang serius.

"Masalah kesehatan ini harus tertangani dengan baik, karena memang kita ingin secepat-cepatnya restart di bidang ekonomi."

"Jangan sampai urusan Covid-19 ini belum tertangani dengan baik kita sudah menstarter di bidang ekonomi, ini sangat berbahaya," tandasnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana)