Breaking News:

Pemindahan Ibu Kota Negara

Penundaan Pembangunan Ibu Kota Baru Wujud Keseriusan Pemerintah Selamatkan Masyarakat

penundaan tersebut sebagai wujud keseriusan pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari dampak-dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19.

TRIBUNNEWS.COM
Daniel Johan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyambut baik langkah pemerintah yang menunda pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.

"Iya, kita sambut baik (penundaan pembangunan ibu kota baru)," ujar Daniel, ketika dihubungi Tribunnews, Rabu (9/9/2020).

Daniel melihat penundaan tersebut sebagai wujud keseriusan pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari dampak-dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19.

"Itu saya lihat sebagai wujud keseriusan pemerintah menyelamatkan kesehatan, perut, dan daya beli masyarakat di tengah keterbatasan anggaran yang ada," kata dia.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu pun juga setuju jika anggaran-anggaran yang ada, seperti di Kementerian PPN/Bappenas digunakan atau dialokasikan sementara untuk mengatasi dampak pandemi.

"Iya, bisa diprioritaskan anggaran yang ada untuk mengatasi dampak pandemi," kata Daniel.

Baca: Pembangunan Ibu Kota Baru Ditunda, Komisi V: Baguslah, Fokus Atasi Pandemi Saja Dulu

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah memutuskan melakukan penundaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, seiring masih fokusnya terhadap penanganan pandemi Covid-19.

"Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di hold (tunda)," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa di ruang rapat KK 1 DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Meski terjadi penundaan pembangunan, kata Suharso, pemerintah tetap melanjutkan segala persiapan terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Kami tetap melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga, seperti Samarinda dan Balikpapan," ucap Suharso.

Diketahui, Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pagu anggaran 2021 sebesar Rp 1,7 triliun atau naik sekitar Rp 240 miliar dari pagu awal sebesar Rp 1,5 triliun.

Alokasi anggaran dukungan untuk tim komunikasi dan koordinasi rencana strategis ibu kota negara masuk dalam program perencanaan pembangunan nasional yang dialokasikan sekitar Rp 831,40 miliar.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved