Breaking News:

Virus Corona

Legislator PKS: Pemerintah Gagal Menahan Laju Pandemi Akibat Salah Strategi

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan pemerintah gagal menahan laju pandemi Covid-19 akibat salah strategi.

HERUDIN/HERUDIN
Suasana lalulintas yang masih ramai di Jalan MH Thamrin Jakarta, Rabu (13/5/2020). Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan sanksi kepada warga yang melanggar penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai dari aturan berkendara hingga pemakaian masker di luar rumah. Sanski tersebut berupa teguran hingga denda uang. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan pemerintah gagal menahan laju pandemi Covid-19 akibat salah strategi.

Netty mengaku prihatin dengan kondisi yang semakin memburuk saat ini.

Netty merujuk pada data covid19.go.id, Selasa (8/9) lalu, dimana kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah menembus angka 200.035 orang. Dari jumlah itu sebanyak 142.958 orang dinyatakan sembuh dan 8.230 orang tercatat meninggal.

Baca: Terapkan PSBB, Gubernur Anies Batasi Kegiatan Peribadatan di Rumah Ibadah di DKI Jakarta

Baca: Rem Darurat Ditarik, Anies Hentikan Kegiatan Perkantoran, 11 Sektor Usaha Ini Boleh Beroperasi

"Pemerintah gagal menahan laju pandemi akibat salah strategi. Sejak awal pemerintah lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi daripada menangani akar pandemi, yaitu sektor kesehatan. Akibat kegagalan tersebut, imbas pandemi sudah kemana-mana dan sulit terkendali. Angka kasus makin tinggi, klaster penularan baru bermunculan, ekonomi makin terpuruk, rakyat bingung tidak tahu harus berbuat apa," ujar Netty, dalam keterangannya, Kamis (10/9/2020).

Netty juga menyinggung saat ini sudah 59 negara yang menutup akses bagi kedatangan WNI. Sebagaimana yang dilansir dari beberapa media online nasional, sejumlah negara tersebut di antaranya Jerman, Swiss, Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, Turki, menutup pintunya untuk warga negara Indonesia karena khawatir menjadi transmiter Covid-19.

Hal itu membuat Indonesia seolah-olah menjadi negara yang ditakuti. Oleh karenanya, Netty meminta pemerintah segera mengambil sikap dan menata ulang format kebijakannya.

"Jangan menganakemaskan ekonomi tapi meninggalkan kesehatan. Jangan lagi ada pengabaian terhadap pendapat sains yang positif. Sebab pandemi Covid-19 adalah bencana kesehatan, sudah seharusnya kembali pada kebijakan yang berbasis kesehatan," katanya.

Apalagi saat ini perkantoran, keluarga dan bahkan proses pilkada telah menjadi klaster penularan Covid-19. Jika ini tidak ditangani secara serius dengan kebijakan yang tepat dan ketat, Netty berpandangan akan muncul klaster-klaster lainnya.

"Jangan sampai Indonesia menjadi negara yang paling ditakuti dan kemudian diisolasi karena Covid-19," tambahnya.

Di sisi lain, Netty mempertanyakan terkait penghapusan kewajiban melakukan rapid test untuk pelaku perjalanan oleh Kemenkes RI. Menurutnya kebijakan yang berubah-ubah seperti itu membuat rakyat bingung.

Jika rapid test tidak lagi diwajibkan karena dianggap kurang akurat, Netty mempertanyakan bagaimana cara mendeteksi bahwa pelaku perjalanan antar kota atau antar provinsi itu aman dan bebas dari Covid-19.

Dia menilai seharusnya dipikirkan cara-cara lain, terutama bagaimana mendeteksi orang yang terinfeksi Covid-19 namun tidak menunjukkan gejala. Seharusnya, kata Netty, testing terhadap masyarakat terus menerus dilakukan secara masif dan dengan alat yang akurat.

"Jika yang dianggap akurat itu adalah swab PCR, maka buatlah itu sebagai strategi testing yang menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan dibebankan pada rakyat. Lakukan secara berkala terutama di tempat-tempat yang potensial menjadi klaster. Dan di luar testing, buatlah masyarakat disiplin mencegah penularan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. 3M harus menjadi budaya, bukan cuma slogan dan imbauan saja," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved