KPK Soroti Potensi Korupsi Pengadaan APD dalam Penyelenggaraan Pilkada di Tengah Pandemi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyoroti pentingnya antisipasi terhadap potensi korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Menurut Ghufron, Pilkada 2020 yang akan digelar di tengah pandemi Covid-19 tidak akan terlepas dari pengadaan APD bagi penyelenggara Pilkada.

Baca: Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron: 82 Persen Calon Kepala Daerah Didanai Sponsor

Hal itu disampaikan Ghufron ketika menyampaikan hasil rekomendasi dari Webinar Internasional bertajuk An Election in the Time of Pandemic: “Protecting the Quality of Democracy and Potential Corruption,” yang diselenggarakan atas kerjasama KPK, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Kedeputian l Kemenko Polhukam, Bawaslu dan sebuah lembaga dari Jerman GIZ, Kamis (25/6/2020).

"Kalau untuk melaksanakan Pilkada yang sehat maka membutuhkan APD juga membutuhkan alat-alat lainnya misalnya hand sanitizer dan lain-lain. Itu kan tentu perlu pengadaan barang dan jasa, bagaimana kemudian pengadaan barang dan jasanya tersebut mampu tetap berintegritas tanpa ada korupsi," kata Ghufron saat konferensi pers secara virtual, Jumat (11/9/2020).

Baca: Didukung KPK, Pertamina Berhasil Selamatkan Potensi Kerugian Negara atas Aset senilai Rp 9,5 Triliun

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya perlindungan kesehatan bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih dalam Pilkada 2020.

Berdasarkan fakta, banyaknya penyelanggara Pemilu 2019 yang wafat karena kelelahan.

"Saat ini tantangannya adalah Covid-19 kalau kemudian penyelenggara negara, saksi, maupun peserta bagaimana agar mendorong pelaksanaan Pilkada di Desember 2020 ini mampu terlaksana secara lancar tapi juga terlindungi kesehatan dan dari pandemi covid-19," kata Ghufron.