Reaksi Jokowi Setelah Anies Baswedan Umumkan PSBB Ketat di DKI Jakarta

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa hari setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat seperti awal wabah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan terkait penanganan Covid-19.

Arahan Jokowi disampaikan dalam Rapat terbatas terbatas 'Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional' Senin (14/9/2020) kemarin.

Dalam rapat itu, Jokowi tidak spesifik menyebut nama Anies.

Baca: Tanggapi PSBB Ketat yang Diterapkan Anies Baswedan, IDI Jakpus: Kita Maunya Lockdown Dua Minggu

Tetapi Jokowi menyinggu soal kepala daerah yang melakukan penutupan wilayah. 

Berikut rangkuman pernyataan Jokowi dalam Ratas pada Senin kemrin sebagaimana dihimpun Tribunews.com, Selasa (15/9/2020):

1. Minta Kepala Daerah Tak Buru-buru Tutup Wilayah

Jokowi meminta kepala daerah untuk menghitung dengan cermat dalam mengambil keputusan terkait adanya penambahan kasus Covid-19. 

"Perlu saya ingatkan lagi, keputusan-keputusan dalam merespon penambahan kasus di provinsi/kabupaten/kota, saya minta semuanya selalu melihat data sebaran kemudian yang sudah berkali-kali saya sampaikan terapkan strategi intervensi berbasis lokal. Strategi pembatasan berskala lokal."

"Strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan baik itu manajemen intervensi yang dalam skala lokal maupun komunitas, sehingga sekali lagi jangan buru-buru menutup sebuah wilayah," kata Jokowi.

Presiden juga menginstruksikan kepala daerah selalu melihat data sebaran Covid-19 sebelum mengambil keputusan.

Sebab, suatu daerah tidak sepenuhnya masuk dalam zona merah.

Oleh sebab itu, penanganan Covid-19 di daerah tidak boleh digeneralisir.

"Strategi pembatasan berskala lokal baik itu di tingkat RT, RW, desa atau kampung sehingga penanganannya lebih detail dan bisa lebih fokus, karena dalam sebuah provinsi misalnya ada 20 kabupaten/kota tidak semuanya berada pada posisi merah," ucap Kepala Negara.

"Sehingga penangannya tentu saja jangan digeneralisir, di sebuah kota atau kabupaten pun sama, tidak semua kelurahan, desa, kecamatan, mengalami hal yang sama merah semua, ada hijau, kuning, itu perlu treatment atau perlakuan berbeda," tambahnya.

2. Ingatkan soal Manajemen Penanangan Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepala daerah agar melakukan manajemen penanganan Covid-19 secara detail.

Pasalnya, Presiden mengamati adanya klaster di transmisi lokal.

"Manajemen penanganan klaster-klaster transmisi lokal ini yang perlu ditingkatkan," kata Jokowi.

Baca: Di Pilkada 2020, Partai Gelora Dukung Anak dan Menantu Jokowi

Terlebih, kata Jokowi, perlunya peningkatan terutama di delapan provinsi yang mejadi prioritas, sejak dua bulan lalu.

Maka dari itu, Presiden mengingatkan bahwa strategi intervensi berbasis lokal mulai dari strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal penting untuk dilakukan, baik itu manajemen intervensi yang dalam skala lokal maupun dalam skala komunitas.

Sehingga, jangan terburu-buru dalam menutup sebuah wilayah mulai dari kota dan kabupaten.

"Kalau kita bekerja berbasiskan data ya langkah-langkah intervensinya itu akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan," jelas Jokowi.

3. Siapkan Tambahan Tempat Isolasi Mandiri

Jokowi engatakan pemerintah akan menyiapkan tempat tambahan bagi kasus positif Covid-19 tanpa gejala maupun gejala ringan, mulai dari Wisma Atlet hingga 15 hotel berbintang.

"Ini juga penting, yang berpotensi menularkan kepada keluarga, kita telah bekerja sama dengan hotel bintang satu dan dua untuk jadi fasilitas karantina, jadi tolong ini disampaikan ada 15 hotel bintang dua dan tiga di Jakarta dengan kapasitas tiga ribu, kita bekerja sama dengan grup-grup hotel yang ada," jelas Jokowi.

4. Soroti Ketimpangan Testing Corona di Provinsi

Jokowi mengingatkan kembali pada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk menekan ketimpangan tes Covid-19 antardaerah.

"Ini minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kapasitas testing antardaerah ini ketimpangannya harus segera diperkecil," kata Jokowi. 

"Jangan sampai ada yang sudah terlalu tinggi kemudian ada provinsi yang lain yang masih jauh di bawahnya," sambungnya.

Baca: Pasien Tanpa Gejala Dilarang Isolasi di Rumah, Anies Dapat Bantuan 15 Hotel Berbintang dari Jokowi  

Jokowi mencontohkan, jumlah tes Covid-19 yang telah dilakukan di Provinsi DKI Jakarta berbeda jauh dengan sejumlah provinsi lainnya.

"Misalnya di DKI ini sudah mencapai 324 ribu, kemudian di Jawa Timur masih 184 ribu, Jawa Tengah 162 ribu, Jawa Barat 144 ribu, dan di provinsi-provinsi lain yang masih di bawah 100 ribu," jelasnya.

(Tribunnews.com/Daryono/Metta/Danang Triatmojo/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)