Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Ara Minta UU Pilkada Direvisi atau Keluarkan Perppu untuk Hindari Bom Kluster Pilkada

APBN saja bisa diubah dan Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

ist
Ketua Umum TMP Maruarar Sirait (kiri) dan Presiden Jokowi di Istana Presiden belum lama ini. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tak menyerah dalam kondisi darurat di tengah pandemi Covid-19.

Sebab dalam kondisi daurat ini, APBN saja bisa diubah dan Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

Bahkan Perppu dikeluarkan ketika kasus terkonfirmasi positif belum sebanyak ini.

"Jangan menyerah kalau demi bangsa dan negara serta demi keselamatan rakyat Indonesia," kata Ketua Dewan Pembina Kelompok Studi Demokrasi, Maruarar Sirait, ketika dikonfirmasi, Rabu (16/9/2020).

Hal ini dinyatakan Maruarar terkait dengan pernyataan Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang mengatakan bahwa KPU memperbolehkan para kandidat Pilkada Serentak 2020 menggelar konser musik sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) PKPU 10/2020.

Kata Dewa, hal ini diatur dalam UU 6/2020 tentang Pilkada, sehingga PKPU mengikuti aturan tersebut.

Dewa mengatakan dalam UU tersebut, sudah sudah diatur bentuk-bentuk kampanye sehingga KPU tidak bisa mengubah dan meniadakannya.

Dalam Pasal 63 PKPU 10/2020 itu diatur jenis kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; peringatan hari ulang tahun partai politik; dan/atau melalui Media Daring.

Maruarar mengatakan bahwa menang betul hal itu diatur dalam UU Pilkada yang disetujui DPR, pemerintah dan KPU, termasuk soal jenis-jenis kampanye.

Namun perlu juga dicatat data tambahan di lapangan, seperti dilakukan Indikator Politik, bahwa 63,1 persebn publik ingin ditunda di tengah pandemi ini.

Halaman
123
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved