Breaking News:

Kasus Djoko Tjandra

Arsul Sani Tanggapi Oknum Anggota Komisi III DPR Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Terhadap dugaan-dugaan yang disampaikan Boyamin, Arsul menyerahkan itu sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki kebenarannya.

KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI
Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga ada keterlibatan oknum anggota Komisi III DPR RI dalam kasus Djoko Tjandra.

Terkait hal itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menegaskan siapapun termasuk wakil rakyat tidak boleh ada yang kebal hukum.

Karenanya Arsul mengatakan pihaknya tak boleh menghalangi apabila aparat penegak hukum ingin menyelidiki dugaan Boyamin secara lebih lanjut.

"Tentu kami yang di DPR tidak boleh berprasangka (siapa oknum tersebut), tapi kami juga tidak boleh menghalangi kalau penegak hukum ingin menyelidikinya lebih lanjut. Prinsipnya kan siapapun termasuk anggota DPR tidak boleh ada yang kebal hukum," ujar Arsul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (17/9/2020).

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron (kanan) didampingi Jampidsus Kejagung, Ali Mukartono (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai melaksanakan gelar perkara atau ekspose kasus Djoko Tjandra di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2020). Gelar pekara ini merupakan bagian koordinasi dan supervisi rencana pengambilalihan penanganan kasus suap Djoko Tjandra oleh KPK karena telah menyeret sejumlah petinggi instansi penegak hukum. Tribunnews/Irwan Rismawan
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron (kanan) didampingi Jampidsus Kejagung, Ali Mukartono (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai melaksanakan gelar perkara atau ekspose kasus Djoko Tjandra di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2020). Gelar pekara ini merupakan bagian koordinasi dan supervisi rencana pengambilalihan penanganan kasus suap Djoko Tjandra oleh KPK karena telah menyeret sejumlah petinggi instansi penegak hukum. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Sekretaris Jenderal PPP itu menegaskan sejak awal pihaknya di Komisi III DPR RI sudah meminta agar kasus Djoko Tjandra ini diusut tuntas karena diduga banyak pihak yang terlibat.

Namun terhadap dugaan-dugaan yang disampaikan Boyamin, Arsul menyerahkan itu sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki kebenarannya.

"Dari awal kami yang di Komisi III meminta agar kasus Djoko Tjandra ini diusut tuntas. Siapapun yang punya peran dan menjadi bagian dari kasus pidana terkait Djoko Tjandra, kami minta diproses hukum," kata dia.

"Tapi terhadap dugaan seperti itu ya kami serahkan saja kepada penegak hukum untuk menyelidiki kebenarannya," imbuh Arsul.

Baca: Boyamin Diminta Sebut Nama Oknum Anggota Komisi III DPR yang Diduga Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, KPK, Polri, dan Kejaksaan harus mengungkap tuntas dugaan keterlibatan politisi lain, setelah eks politikus Partai NasDem Andi Irfan Jaya ditetapkan tersangka dalam kasus Djoko Tjandra.

Sebab, posisi Jaya sebagai politisi baru di Jakarta, disanksikan untuk bisa berhubungan langsung dengan Djoko Tjandra.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved