Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Bakornas Fokusmaker Minta Pilkada 2020 Ditunda: Soal Keselamatan Jiwa hingga Ancaman Golput

Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker) mengusulkan agar pemerintah menunda Pilkada 2020.

setkab.go.id
Pilkada Serentak 2020 

TRIBUNNEWS.COM - Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker) mengusulkan agar pemerintah menunda Pilkada Serentak 2020.

Sekretaris Jenderal Bakornas Fokusmaker, Azka Aufary Ramli, menilai pemerintah harus mempertimbangan keselamatan masyarakat.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada 2020," ujar Azka Ramli kepada Tribunnews.com melalui keterangan tertulis, Senin (28/9/2020).

"Ini bukan soal hak konstitusi, hak memilih atau hak untuk dipilih, namun ini mengenai keselamatan jiwa tiap individu yang memiliki hak hidup dan hak suara tersebut,” imbuh Azka.

Sekjend Bakornas Fokusmaker bersama pengurus Bakornas Fokusmaker Reyhan Raafianto dan Raditya Kagiswana
Sekjend Bakornas Fokusmaker Azka Ramli bersama pengurus Bakornas Fokusmaker Reyhan Raafianto dan Raditya Kagiswana (Istimewa)

Baca: Muhammadiyah Jateng Harap Jokowi Merenung 1-3 Hari untuk Putuskan Kebijakan Soal Pilkada Serentak

Azka menambahkan, ada 45 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 masuk dalam zona merah Covid-19.

Menurutnya, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan.

Azka menyebut alokasi anggaran Pilkada dapat dimanfaatkan untuk hal yang lebih prioritas.

Yaitu penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

Azka menyebut keselamatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 merupakan yang paling utama dan tidak bisa di negosiasikan.

Baca: Dampak yang Timbul Jika Pilkada 9 Desember 2020 Ditunda Menurut Komite Pemilih Indonesia

Sementara itu pengurus Bakornas Fokusmaker, Raditya Kagiswana, menilai akan timbul masalah dalam partisipasi pemilih.

“Setelah melakukan berbagai diskusi dan kajian, kami memperkirakan akan timbul masalah baru yang bukan saja dari sisi kenaikan jumlah kasus Covid-19, juga akan terjadi penurunan partisipasi pemilih atau naiknya tingkat golput yang tentunya tidak kita harapkan,” jelasnya.

Raditya meyebut saat ini tidak hanya berpikir secara optimis, namun di saat yang bersamaan harus juga realistis menyikapi imbauan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak 2020 dengan protokol kesehatan ketat.

"Padahal, tingkat kedisiplinan masyarakat kita masih rendah, sehingga jika tidak diikuti dengan penindakan tegas maka masyarakat akan sulit mengikuti himbauan tersebut," ungkapnya.

Baca: Daftar Harta Kekayaan 5 Artis yang Calonkan Diri di Maju Pilkada 2020, Sahrul Gunawan Paling Kaya

Pengurus Bakornas Fokusmaker lainnya, Reyhan Raafianto, yang juga mengungkapkan sejumlah pandangan perlunya Pilkada 2020 ditunda.

“Pemilu 2014, Pemilu 2019, bahkan tiap pesta demokrasi kita sudah lalui dengan persoalan yang selalu sama, transparansi perolehan suara, jangan biarkan masalah ini tetap terjadi," ungkapnya.

Reyhan Raafianto bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi) Ahmadi Noor Supit
Reyhan Raafianto bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi) Ahmadi Noor Supit (Istimewa)

Reyhan menyebut suara-suara untuk melakukan golput sudah digaungkan.

"Kita asumsikan Pilkada 2020 tetap dilakukan, dengan suara golput sedemikian besar persentasenya, dan tingkat keberhasilan dan suara yang masuk seberapa persen juga."

"Bukankah ini akan menjadi sebuah paradoks daripada memperjuangkan hak memilih, hak dipilih, hak konstituti rakyat, dan transparansi demokrasi terbuka Indonesia?” ungkapnya.

Baca: Penyampaian Informasi KPU ke Publik Soal Pilkada di Tengah Pandemi Dinilai Buruk

Pemerintah Seharusnya Dengar Aspirasi Masyarakat

Reyhan menilai pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai penundaan Pilkada 2020.

Bahkan, dua organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, sudah menyampaikan pendapat untuk menunda Pilkada 2020.

"Prioritas penanganan pandemi yang lebih menitikberatkan sisi ekonomi, akan mengorbankan penanganan dari sisi kesehatan," ungkapnya.

Padahal, jika penanganan sisi kesehatan dapat dilaksanakan seara akan membawa efek domino dari pemulihan ekonomi.

"Hal tersebut telah terjadi di negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura," pungkasnya.

Baca: Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda, PBNU: Kalau Dilanjut Berarti Kami Gugur dalam Berikan Masukan

DPR-Pemerintah Sepakat Pilkada 9 Desember 2020 Jalan Terus

Sebelumnya diberitakan Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat pelaksanaan Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020.

Dilansir Kompas.com, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsisten dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.

"Komisi II DPR bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia membacakan simpulan rapat, Senin (21/9/2020).

Baca: Satgas Covid-19: Kami Melihat Kasus Positif Cukup Tinggi, Ini Juga Terkait Pilkada

Komisi II juga meminta KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Menurut Doli, revisi PKPU diharapkan mengatur secara spesifik di antaranya soal larangan pertemuan yang melibatkan massa dan mendorong kampanye secara daring.

Tidak hanya itu, PKPU juga diharap memuat diwajibkannya penggunaan masker, hand sanitizer, sabun dan alat pelindung diri (APD) lain sebagai media kampanye.

Selanjutnya, penegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi pelanggar protokol Covid-19 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP.

"Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, Komisi II DPR meminta KPU untuk segera merevisi PKPU Nomor 10/2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6/2020," ujar dia.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto) (Kompas.com/Tsarina Maharani)

Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved