P2G : Guru di 13 Provinsi Belum Dapatkan Kuota Internet Kemendikbud per 30 September 2020

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mendapatkan laporan dari jaringan guru anggota P2G dari 13 provinsi mengenai keluhan belum masuknya transfer kuota internet Kemendikbud untuk guru dan siswa.

Diketahui bantuan kuota siswa untuk guru sebesar 42 GB dan 35 GB untuk siswa.

Kuota untuk bulan September diberikan melalui fase 1 dan fase 2 yang berakhir 30 September sekarang.

Koordinator P2G Satriwan Salim mengatakan pihaknya mendapatkan laporan keluhan mengenai belum diterimanya bantuan kuota tersebut.

"Data di atas berdasarkan laporan dari guru-guru P2G yang mengajar di sekolah-sekolah negeri dan swasta mulai SD-SMA/SMK. Guru khawatir tidak dapat bantuan kuota internet sebagaimana janji Mas Mendikbud, padahal pengeluaran kuota guru dan orang tua siswa selama ini sangat besar," ujar Satriwan, dalam keterangannya, Kamis (1/10/2020).

Baca: Bulan Depan, Alvin Lie Tidak Dapat Bantuan Kuota Internet lagi dari Kemendikbud

Baca: Ketua MPR Minta Kemendikbud Evaluasi Penyaluran Bantuan Kuota Data Internet yang Belum Optimal

Satriwan juga mengungkap sebagai guru SMA swasta di Jakarta, dirinya juga belum kunjung mendapatkan bantuan kuota internet hingga 30 September malam.

Menurutnya, belum kunjung masuknya kuota internet Kemendikbud ke gawai guru dan siswa, mungkin dikarenakan pendaftaran verifikasi validasi (verval) yang baru berakhir 25 September.

Dia sendiri baru mengikuti verval pada 24 September.

Namun, guru-guru sebenarnya berharap mendapatkan kuota internet dengan lebih proporsional pembagiannya.

Sebaiknya untuk bulan ke dua, alokasi kuota umum yang diperbanyak kapasitasnya.

Sebab guru-guru sangat banyak yang menggunakan media seperti Youtube untuk mengajar.

"Seperti yang disampaikan oleh Parulian guru salah satu SMP Negeri (P2G Bangka Belitung) di Kab. Belitung, sekolah SD dan SMP sudah masuk aktif kembali dengan 2 shift masuk. Siswa lebih banyak berinteraksi di sekolah dengan guru kemudian dilanjut via Whatsapp dan belajar mandiri via YouTube," kata dia.

Sedangkan di Blitar, kata Satriwan, seorang guru SMP sekaligus anggota P2G Jawa Timur bernama Sri menyampaikan kuota yang diberikan sebenarnya akan banyak mubazir, sebab dirinya mengajar dengan metode home visit karena PJJ luring.

Selain itu banyak siswa yang tak sadar bahwa nomornya sudah disubsidi kuota.

Informasi bagi siswa dan orang tua belum optimal dilakukan oleh sekolah dan dinas pendidikan.

Baca: Begini Cara Cek Kuota Gratis Kemendikbud dari Provider Telkomsel, XL, Tri, dan Indosat Ooredoo

Satriwan menegaskan guru-guru berharap jika bantuan kuota ini betul-betul fungsional, sesuai kebutuhan guru dan masa pakainya pun jangan dibatasi perbulan lalu hangus.

Sebab ada potensi uang negara yang terbuang sia-sia jika guru dan siswa tidak memanfaatkannya.

"Mengingat Rp7,2 triliun dana yang dikuras untuk program ini, dia meminta agar Kemendikbud memberlakukan format akumulasi perbulan atas sisa kuota. Artinya walaupun dalam jangka waktu sebulan kuota masih tersisa, jangan langsung dihitung hangus untuk bulan berikutnya. Tapi masih bisa dimanfaatkan sampai 4 bulan masa program ini," jelasnya.

Satriwan juga meminta Kemendikbud tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memantau efektivitas dan kebermanfaatan bantuan kuota dalan menunjang PJJ khususnya yang daring.

Kemendikbud dan Pemda pun diminta jangan abai terhadap hambatan guru dan siswa dengan metode PJJ Luring yang hingga kini masih sangat minim bantuan dan intervensi.

Di sisi lain, mengenai 19 aplikasi belajar yang dipromosikan dan direkomendasikan Kemendikbud untuk digunakan selama PJJ, P2G menemukan jika beberapa aplikasi tersebut tidak familiar di kalangan guru, di daerah termasuk di Jakarta sendiri.

"Aplikasi seperti Aminin, Bahaso, Cakap, Udemy, dan Duo Lingo adalah beberapa contoh aplikasi yang tidak dipakai karena tak dikenal para guru. Ada indikasi bahwa Kemendikbud sengaja mempromosikan aplikasi yang nota bene masih start up tersebut, yang belum diketahui secara luas bagaimana kapasitas, konten pembelajaran, dan rekam jejaknya," ungkapnya.

"Terbukti jika para guru umumnya tidak mengenal bahkan tak menggunakan aplikasi tersebut. Ini berpeluang menghamburkan uang negara. Karena itu Kemendikbud harus mengevaluasi penggunaan 19 aplikasi pembelajaran tersebut selama 1 bulan ke depan, apakah banyak digunakan guru atau sebaliknya, agar uang negara tidak sia-sia dibakar," pungkasnya.

Berikut informasi mengenai lokasi dimana sejumlah siswa dan guru yang belum mendapatkan kuota internet Kemdikbud yang didapat P2G :

1. Kab. Kepulauan Simeuleu (Aceh) guru dari SMA Negeri, sebagian siswa dan guru sudah dapat, sebagian besar belum.
2. Kota Medan, (Sumut) sebagian belum sebagian sudah.
3. Kota Padang Panjang dan Kab. Tanah Datar, guru dan siswa SD Negeri, belum menerima.
4. Kab. Berau, Kaltim, untuk guru dan siswa SMK belum dapat.
5. Kab. Kutai Kertanegara, guru dan siswa SMK belum mendapatkan kuota.
6. Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sebagian besar guru dan siswa sudah, sebagian kecil belum.
7. Kab. Mimika, Papua, guru SMK sebagian besar sudah, sebagian kecil belum.
8. Kab. Ende, NTT, guru SMK Negeri sebagian besar sudah, sebagian kecil belum.
9. Kab. Bintan, Kepri. SDN LB guru dan siswa belum dapat.
10. Kota Batam, SMP Negeri sebagian besar sudah, sebagian kecil belum.
11. Kab. Bojonegoro, sebagian besar SMP sudah dapat, tapi masih ada yang belum dapat siswa dan guru.
12. Kab. Pacitan, sebagian besar SMA sudah, sebagian belum.
13. Jakarta, sekolah negeri umumnya sudah dapat, tapi sekolah swasta belum sepenuhnya. Kemudian bagi nomor gawai siswa dan guru yang pascabayar sepenuhnya belum.
14. Kota Bekasi, Jawa Barat, guru-guru sekolah swasta sebagian besar belum
15. Kab. Pandeglang, Banten, sebagian besar siswa dan guru sudah. Tapi masih ada di tiap sekolah yang belum dapat.
16. Kab. Bogor, Jabar, guru SMA Negeri belum dapat, sedangkan sebagian besar siswa sudah.
17. Kota Blitar, guru SMP Negeri sebagian besar belum, tapi sebagian sudah dapat.
18. Kab. Bojonegoro, guru SMP Negeri sudah, tetapi sebagian siswa belum.
19. Kab. Konawe Selatan, Sultra, guru-guru SD belum mendapatkan termasuk siswa.
20. Kab. Belitung, SMP semua guru sudah, tapi siswa sebagian belum.
21. Kab. Garut, sebagian besar guru dan siswa sudah.