Breaking News:

Pemerintah dan DPR Sepakat RUU Ciptaker Dibawa ke Rapat Paripurna

Dalam rapat itu, diketahui hanya dua fraksi yang menyatakan penolakan terhadap RUU Ciptaker yakni Fraksi Demokrat

Tribunnews/JEPRIMA
Massa yang tergabung dalam berbagai aliansi buruh saat menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di sekitar gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020). Pada aksi tersebut buruh bersama mahasiswa menolak omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang dinilai merugikan kaum buruh. Tribunnews/Jeprima 

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai salah satu perwakilan pemerintah di Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I turut angkat bicara.

Airlangga mengatakan pemerintah siap membuka dialog dengan Fraksi Demokrat dan PKS yang menyatakan menolak.

Dialog itu, kata Airlangga, dapat dilakukan sambil menunggu waktu rapat paripurna untuk dilaksanakan.

"Bagi yang belum mendukung, PKS dan Demokrat kalau mau dialog, kami terbuka masih ada waktu dialog. Kami bisa menjelaskan apabila diperlukan, kami siap hadir di fraksi PKS atau Demokrat sambil tunggu rapat paripurna," ujar Airlangga, dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I, Sabtu (3/10/2020).

Selain Fraksi Demokrat dan PKS, fraksi-fraksi lainnya diketahui sudah menyatakan persetujuannya. Adapun Fraksi PPP dan PAN turut menyatakan persetujuannya dengan catatan.

Dalam kesempatan ini, pemerintah turut diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang hadir secara fisik.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil hadir secara virtual.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved