Breaking News:

UU Cipta Kerja

Polri Bakal Gelar Patroli Halau Ribuan Buruh yang Hendak Berunjuk Rasa Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

TNI-Polri akan menggelar patroli mengantisipasi pergerakan massa buruh yang akan melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Tribunnews/JEPRIMA
Ribuan masa aksi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama elemen serikat buruh lainnya melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan pemberhentian hubungan kerja (PHK) di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut bukanlah menolak pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja namun menolak pengesahan draft RUU Cipta Kerja yang dikirim oleh pemerintah kepada DPR. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TNI-Polri akan menggelar patroli mengantisipasi pergerakan massa buruh yang akan melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan pihak kepolisian akan meminta massa untuk kembali pulang ke rumah jika mengadakan aksi unjuk rasa.

"Preemtif itu kita patroli, kalau kita melihat mereka kumpul-kumpul, kita imbau kembali," kata Yusri kepada wartawan, Selasa (6/10/2020).

Baca: AHY: UU Cipta Kerja Bakal Ubah Ekonomi Pancasila Jadi Kapitalistik dan Neo-Liberalistik

Menurut Yusri, pelarangan aksi demonstrasi dengan alasan demi mencegah penularan virus Covid-19 yang terus mengalami peningkatan.

Atas dasar itu, petugas akan melarang kegiatan kerumunan.

"Yang mau berangkat kita pulangkan, kita imbau kembali suasana begini jangan sampai jadi klaster, unjuk rasa ini jangan jadi klaster baru," katanya.

Baca: Klaster Pendidikan Ada dalam UU Cipta Kerja, P2G: DPR Prank Pegiat Pendidikan

Hingga saat ini, pihak kepolisian juga menolak untuk memberikan surat izin keramain (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) untuk aksi unjuk rasa di tengah pandemi Covid-19.

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) soal antisipasi adanya demonstrasi dan mogok kerja soal penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja yang akan digelar buruh pada 6-8 Oktober 2020.

Baca: RUU Cipta Kerja Disahkan, Amnesty Internasional: Indonesia Berpotensi Alami Krisis HAM

Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020 itu ditandatangani oleh Asops Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal Idham Azis. Surat telegram ini bersifat perintah untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Berikut 12 poin surat telegram yang diterbitkan Kapolri, yaitu:

Halaman
12
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved