Breaking News:

DPR Bahas Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme, Ini Tanggapan Ahli Hukum Tata Negara

Komisi I dan III DPR RI sedang membahas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan pelibatan TNI tangani terorisme.

Tribunnews.com/ Lusius Genik
Webinar Polemik Pelibatan TNI Dalam Penanganan Aksi Terorisme Kerjasama Academics TV dengan Center for Instructional Development (CID) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sabtu (10/10/2020). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I dan III DPR RI sedang membahas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme di Indonesia.

Rancangan Perpres ini merupakan amanat dari UU nomor 5 tahun 2018 tentang penanganan tindak pidana terorisme yang merupakan revisi dari undang-undang Penanganan Terorisme yang lama.

Di dalam Perpres pelibatan TNI, pasal 43 (I) mengatur bahwa pelibatan TNI merupakan bentuk dari operasi militer selain perang dan akan diatur melalui peraturan presiden.

Dr. Mexasai Indra, Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Riau mengatakan, pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme menjadi satu isu krusial yang ada di dalam Perpres tersebut.

Pasalnya, proses regulasi yang mengatur peran dan tugas pokok TNI dan Polri sudah dilakukan paska 1998.

Baca: Selama Pandemi Covid-19, Polri Tangkap 143 Tersangka Terorisme

"Ada perubahan paradigma di Kepolisian menjadi aparat penegak hukum sipil dengan kewenangan di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat," tegas dia dalam Webinar 'Polemik Pelibatan TNI Dalam Penanganan Aksi Terorisme' di Academics TV, Sabtu (10/10/2020).

Dr. Mexasia menjelaskan, wilayah penegakan hukum sejatinya tidak boleh dimasuki aparat non penegak hukum.

Pelibatan TNI dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) hendaknya berdasarkan otorisasi dari pemerintah dan dengan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-undang TNI, agar Perpres tidak bertentangan dengan Undang-undang.

Baca: DPR Nilai Draft Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Dibuat Terburu-buru

Baca: Mahfud MD Bahas Moderasi Islam, Penanganan Terorisme, Hingga Kerja Sama Politik dengan Dubes Mesir

"Pelibatan TNI harus bersifat perbantuan, bukan tugas utama dalam hal situasi tidak bisa ditangani aparat penegak hukum," ujar dia.

Halaman
123
Penulis: Lusius Genik Ndau Lendong
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved