Breaking News:

UU Cipta Kerja

Legislator PKS Ungkap Awalnya RUU Cipta Kerja Terdiri dari 1029 Halaman

Naskah asli UU Cipta Kerja hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai berapa halaman dan pasal yang ada di dalamnya.

Tribunnews.com/Chaerul Umam
Anggota DPR fraksi PKS Bukhori Yusuf. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Naskah asli UU Cipta Kerja hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai berapa halaman dan pasal yang ada di dalamnya.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR fraksi Bukhori Yusuf mengungkapkan, pada awalnya RUU Cipta Kerja terdiri dari 1000 lebih halaman dan memuat 174 pasal serta puluhan UU yang berada di dalamnya.

Hal itu diungkapkannya dalam diskusi Polemik bertajuk 'Pro Kontra UU Cipta Kerja', Sabtu (10/10/2020).

"Bahwa memang rancangan undang-undang ini awalnya terdiri dari 1029 halaman dan terdiri dari 174 pasal serta ada 79 Undang-undang yang terdampak," kata Bukhori.

Pengunjuk rasa membakar Halte Transjakarta saat berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Hari ini aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termauk Ibukota Jakarta. THE JAKARTA POST/WENDRA AJISTYATAMA
Pengunjuk rasa membakar Halte Transjakarta saat berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Hari ini aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termauk Ibukota Jakarta. THE JAKARTA POST/WENDRA AJISTYATAMA (THE JAKARTA POST/WENDRA AJISTYATAMA)

Anggota Komisi VIII DPR RI itu mengatakan, dalam proses pembahasan, ada perubahan halaman, pasal hingga UU lainnya.

Bahkan dalam beberapa rancangan ada UU yang dicabut dan ditambahkan.

"Dan pada gilirannya memang mengalami satu perubahan-perubahan karena ada UU yang dicabut. Lalu berbagai macam ada tiga atau empat rancangan undang-undang yang dicabut dan ditambahkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Bukhori mengatakan inti persoalannya bukan halaman pada UU Cipta Kerja.

Namun, ia menyebut ruang lingkup dan klaster-klaster yang pemerintah ajukan dalam UU sapu jagat ini.

"Intinya klaster-klaster itulah yang menurut saya membangun sebuah suatu new landscape dalam suatu kehidupan ke depan. Apakah itu landscapenya, apakah lebih positif atau menjadi lebih buram itu bergantung bagaimana kita menilai dan masyarakat menilai. Tapi saya melihat itu merupakan landscape baru," pungkasnya.

Baca: Tak Kunjung Dapat Naskah Asli UU Cipta Kerja, Faksi PKS Layangkan Surat ke Baleg DPR

Adapun DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada Rapat Paripurna Senin (5/10/2020).

Dalam rapat itu, terdapat dua fraksi yaitu PKS dan Demokrat menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved