Breaking News:

UU Cipta Kerja

Rugikan Sektor Agraria, Akademisi hingga Masyarakat Adat Tetap Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Akademisi, aktivis, pakar hingga masyarakat adat tetap menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, meski telah disahkan oleh DPR RI.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Aparat Kepolisian bersitegang dengan pendemo di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja berlangsung ricuh. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akademisi, aktivis, pakar hingga masyarakat adat tetap menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, meski telah disahkan oleh DPR RI. 

Hal ini disampaikan dalam webinar Sekolah Agraria DPP GMNI dengan tema 'Dampak Omnibus Law Pada Regulasi Agraria di Indonesia', Minggu (18/10).

Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi mengatakan UU Omnibus Cipta Kerja yang baru disahkan dinilai bermasalah dan tak berpihak pada rakyat.

Ia juga membeberkan beberapa poin penting yang menjadi polemik di masyarakat terkait UU Cipta Kerja ini, khususnya pada sektor agraria.

“Secara filosofi, prosedur, dan substansi Omnibus Law patut saja ditolak. Pertama bahwa UU Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan prosedur pembuatan Undang-Undang di Indonesia yang seharusnya bersifat tematik dan melibatkan publik. Lalu banyak pasal-pasal bermasalah yang dianggap memberi kemudahan izin bagi perusahaan dengan mengesampingkan nilai sosial-budaya dan lingkungan," ujar Imanuel, dalam keterangannya, Senin (19/10/2020).

Keranda mayat bertuliskan 'RIP Demokrasi Indonesia, Omnibus Law UU Goib.
Keranda mayat bertuliskan 'RIP Demokrasi Indonesia, Omnibus Law UU Goib. (tribunnews.com/Lusius Genik)

Imanuel mengatakan UU Cipta Kerja ini tak sesuai dengan semangat Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia. Karena filosofi UU Cipta Kerja ini adalah investasi asing. Tidak lagi kemandirian ekonomi, reforma agraria, masyarakat adat, maupun kelestarian lingkungan. 

Baca juga: Pengamat UI Kusnanto Anggoro: UU Cipta Kerja Revolusi Legislasi di Indonesia

"Filosofi UU sebelumnya dirubah semua menjadi satu tajuk, yakni investasi. Kedepan aturan-aturan turunannya juga akan semakin bias dari filosofi awal UU sebelumnya apalagi filosofi Konstitusi dan Pancasila," kata Imanuel.

Sementara Guru Besar Hukum Agraria UGM Prof. Maria menyampaikan bahwa regulasi yang tercipta selama ini bertentangan secara eksplisit dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 Ayat 3 dan UUPA No.5 Tahun 1960.

"UUPA No.5 Tahun 1960 melalui Land Reform yang seharusnya berbicara soal kedaulatan rakyat, justru melalui Undang Undang dan regulasi turunannya justru sama sekali tidak menunjukkan keberpihakannya pada rakyat. Saya miris melihat ketimpangan yang selama ini terjadi karena pemerintah dalam membuat kebijakan lebih mengedepankan unsur-unsur politik dan investasi ekonomi daripada nilai-nilai filosofis, historis, dan sosiologis dari terciptanya UUD 1945 dan UUPA No.5 Tahun 1960. Sudah banyak masukan yang kita sampaikan, tapi tetap saja tidak didengar," kata Prof. Maria.

Hal senada juga diungkapkan Sekjend KPA Dewi Kartika yang beranggapan pemerintah ingin menciptakan negaraisasi tanah.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved