Breaking News:

Virus Corona

Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Prioritaskan Pemberian Vaksin Covid-19 kepada Masyarakat Tak Mampu

Menurut Puan, kelompok masyarakat tidak mampu harus menjadi satu di antara prioritas pemerintah dalam hal pemberian vaksin Covid-19.

https://www.freepik.com/
Ilustrasi virus corona 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk memfasilitasi pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat tidak mampu.

Menurut Puan, kelompok masyarakat tidak mampu harus menjadi satu di antara prioritas pemerintah dalam hal pemberian vaksin Covid-19.

"Pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan kelompok masyarakat mana yang penting untuk terlebih dahulu diberikan vaksin Covid-19," kata Puan, dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (27/10/2020).

"Pemerintah mesti memfasilitasi pemberian vaksin kepada masyarakat yang tidak mampu dan berisiko tinggi. Biaya harus dipertimbangkan, jangan sampai menjadi hambatan orang mengakses vaksin Covid-19," imbuhnya.

Baca juga: Optimisme dan Kebersamaan Saat Pandemi Covid-19, Vaksin Bukan Akhir Lawan Corona, Tetap 3M Plus 3T 

Baca juga: Vaksin Covid-19 Ada yang Gratis dan Bayar Sendiri, Jokowi Minta Harga Vaksinasi Mandiri Terjangkau

Puan juga mengingatkan pemerintah untuk tak lupa melakukan sosialisasi terkait vaksin.

Pelibatan dokter hingga tokoh masyarakat disebut menjadi hal penting yang tak boleh dilupakan dalam proses sosialisasi tersebut nantinya.

"Sosialisasi masif dan edukasi secara terus-menerus harus dilakukan agar tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap vaksin," kata dia.

"Libatkan dokter, ahli kesehatan, tokoh masyarakat, dan semua elemen masyarakat dalam sosialisasi tersebut. Jangan berasumsi bahwa semua orang akan langsung paham dan setuju untuk divaksin," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Foto yang diambil pada 7 Oktober 2020 ini menunjukkan jarum suntik pada ilustrasi yang mewakili Covid-19 (novel coronavirus), di Toulouse, Prancis barat daya.
Foto yang diambil pada 7 Oktober 2020 ini menunjukkan jarum suntik pada ilustrasi yang mewakili Covid-19 (novel coronavirus), di Toulouse, Prancis barat daya. (Lionel BONAVENTURE / AFP)

Menurut Puan, selain manfaat vaksin, pemerintah juga harus mensosialisasikan bahwa vaksin tersebut aman sehingga tidak mendapat penolakan dari masyarakat.

"Kami di DPR meminta agar pemerintah memastikan benar-benar bahwa prosedur pembuatan vaksin sudah sesuai kaidah ilmiah. Prosesnya tidak boleh lengah sedikit pun, faktor keamanan mesti betul-betul diperhatikan karena nyawa manusia menjadi taruhannya. Pemerintah juga harus memastikan status halal atau haram vaksin tersebut," jelasnya.

Selain itu, pemerintah diingatkan untuk memperhatikan ketersediaan tenaga kesehatan.

Hal ini tak lain karena jutaan orang Indonesia diproyeksikan divaksin dalam waktu serentak.

Negara, kata dia, harus berupaya sekuat tenaga untuk bisa memproduksi vaksin sendiri.

Sejauh ini, vaksin yang rencananya akan didistribusikan oleh pemerintah berasal dari negara lain.

"Kami mengapresiasi kerja pemerintah yang berhasil menjalankan kerja sama dengan berbagai negara dalam pengadaan vaksin. Tetapi, kita sendiri di dalam negeri harus bisa cukup produksinya sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menerima vaksin," pungkasnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved