Breaking News:

UU Cipta Kerja

Politikus Gerindra Sebut Ajakan Pembangkangan Sipil Tak Bayar Pajak Bisa Dipidanakan

Politikus Gerindra Habiburokhman menyebut pihak yang mengajak pembangkangan sipil menolak bayar pajak bentuk penolakan UU Cipta Kerja bisa dipidana.

Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Habiburokhman 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Gerindra Habiburokhman menyebut pihak-pihak yang mengajak pembangkangan sipil menolak pembayaran pajak sebagai bentuk penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, dapat dipidanakan.

"Mengajak orang melakukan pelanggaran hukum jelas pidana," ujar Habiburokhman saat dihubungi, Jakarta, Kamis (29/10/2020).

Menurutnya, tidak membayar pajak merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat merugikan orang itu sendiri, karena akan mendapatkan sanksi hukum sesuai Undang-Undang Perpajakan.

"Saya pikir bahaya sekali, kalau dia tidak bayar pajak saja melanggar hukum perpajakan, apalagi mengajak orang tidak bayar pajak," ujar Anggota Komisi III DPR itu.

"Saya kasian nanti sama orang yang tidak mengerti konsekuensinya, tiba-tiba ikut, bisa kena saksi hukum dan sangat rugi sekali dia," sambungnya.

Baca juga: Ditjen Pajak Hadapi Tantangan Pandemi Covid-19, Begini Wejangan Sri Mulyan

Habiburokhman pun menyarakan kepada pihak yang kontra dengan UU Cipta Kerja untuk menempuh jalur hukum yang tersedia, yaitu uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Apalagi, kata Habiburokhman, MK sekarang sudah diperkuat setelah pemerintah dan DPR melakukan revisi UU MK.

"MK sudah kami perkuat dengan perbaikan undang-undang kemarin. Tapi kemarin ada narasi sesat, bahwa Pasal 59 ayat 2 dihilangkan membuat MK jadi lemah, tidak mengikat," ujarnya.

"Itu narasi sesat, bohong. Pasal 59 ayat 2 itu dihilangkan karena mengacu pada putusan MK di zaman Pak SBY untuk memperkuat MK, karena keputusan MK mengikat dan final," sambungnya.

Baca juga: Fraksi PKS Desak Drama Pasal 46 Dalam UU Cipta Kerja Diusut Tuntas

Baca juga: Polri Pastikan Tak Ada Satu Pun Peserta Demo Tolak UU Cipta Kerja yang Ditangkap Kemarin

Diketahui, UU Cipta Kerja menuai penolakan sejumlah pihak dan terdapat seruan pembangkangan sipil.

Halaman
12
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved