Breaking News:

Polri dan Kejagung Tak Dapat Menolak Keinginan KPK Ambil Alih Perkara Korupsi

Setelah KPK memutuskan mengambil alih perkara, Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat menolak.

Ilustrasi korupsi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian dan Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak lagi dapat menolak jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengambil alih penanganan kasus korupsi yang dilakukan kedua institusi penegak hukum tersebut.

Hal ini setelah terbit Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perpres ini menjadi landasan KPK menjalankan tugas koordinasi dan supervisi penanganan perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung dan Kepolisian sebagaimana amanah UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pasal 10 ayat (1) UU KPK menyebutkan, "Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

Baca juga: Selepas dari KPK Febri Diansyah Dirikan Kantor Hukum, Berkomitmen Tak Akan Mendampingi Kasus Korupsi

Sementara Pasal 10 A ayat (2) mengatur syarat-syarat suatu perkara dapat diambil alih KPK, yakni laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti; proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korups yang sesungguhnya;

Penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi; hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan Pasal 9 Perpres Nomor 102/2020 menegaskan, "Berdasarkan hasil Supervisi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambilalih perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia."

Mantan Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji menyatakan, berdasarkan Pasal 10A UU KPK dan Pasal 9 Perpres 102/2020, KPK dapat mengambil alih perkara korupsi setelah menelaah hasil penelitian dan rekomendasi dengan melakukan gelar perkara terhadap hasil pengawasan dan laporan hasil penelitian di instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi, yakni Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Setelah KPK memutuskan mengambil alih perkara, Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat menolak.

Halaman
1234
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved