Breaking News:

UU Cipta Kerja

Masih Ada Kesalahan Ketik di UU Cipta Kerja, PKS : Barang Cacat Kok untuk Rakyat ?

Anggota Baleg DPR Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menegaskan temuan tersebut semakin menguatkan fakta proses penyusunan UU Cipta Kerja sangat bermasalah.

DPR RI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori Yusuf. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meneken Undang-undang Cipta Kerja yang sempat menuai kontroversi.

Undang-undang yang disahkan DPR 5 Oktober lalu tersebut diteken Jokowi Senin (2/11/2020) dan diundangkan pada hari yang sama.

Namun, dalam UU tersebut masih terdapat kejanggalan, misalnya pada Pasal 6.

Baca juga: UU Cipta Kerja Diteken Jokowi, Situs Setneg Sulit Diakses

Pasal 6 berbunyi:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Lalu, pada Pasal 5 ayat 1 huruf a tidak ada.

Sebab, Pasal 5 adalah pasal berdiri sendiri tanpa ayat.

Pasal 5 berbunyi:

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

Baca juga: Kejanggalan di Pasal 6 UU Cipta Kerja yang Baru Diteken Presiden

Menanggapi hal itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menegaskan, temuan tersebut semakin menguatkan fakta proses penyusunan UU Cipta Kerja sangat bermasalah.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved