Breaking News:

Berpotensi Coreng Citra Presiden Jokowi, Ombudsman Sentil Stafsus Milenial

Stafsus milenial presiden Jokowi kembali tuan sorotan, Ombudsman "menyentil" Aminuddin Ma'ruf atas surat perintah yang dikeluarkannya pada Dema PTKIN.

Tribunnews/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris
Presiden Joko Widodo mengenalkan tujuh orang sebagai Staf Khusus Presiden untuk membantunya dalam pemerintahan pada sebuah acara perkenalan yang berlangsung dengan santai di veranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019) sore. Ketujuh staf khusus baru yang diperkenalkan Presiden Jokowi merupakan anak-anak muda berusia antara 23-36 tahun atau generasi milenial. Adapun ketujuh staf khusus baru yang diumumkan oleh Presiden Jokowi yaitu (kiri ke kanan) Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, Adamas Belva Syah Devara, Gracia Billy Mambrasar, Putri Indahsari Tanjung, Angkie Yudistia, dan Aminuddin Maruf. Tribunnews/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf khusus (stafsus) milenial Presiden Jokowi kembali jadi sorotan.

Kali ini stafsus milenial mendapat "sentilan" dari Ombudsman RI.

Aggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengkritik adanya surat perintah yang dikeluarkan Staf Khusus Presiden, Aminuddin Ma'ruf, kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN).

Adrianus Meliala mengatakan, stafsus milenial itu mestinya tidak dapat menerbitkan surat yang isinya perintah.

"Staf khusus bisa saja menerima dan berdialog dengan pengurus Dema PTKIN, namun tidak bisa menerbitkan surat yang isinya perintah. Surat yang sifatnya berisi perintah itu lazimnya diterbitkan dalam hubungan koordinasi atasan dan bawahan," kata Adrianus dalam siaran pers, Senin (9/11/2020).

Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala.
Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala. (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Sementara, kata Adrianus, hubungan antara staf khusus dan Dema PTKIN adalah setara.

Sehingga, dia menilai surat tersebut bermasalah dan berpotensi merusak citra Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berpotensi maladministrasi

Adrianus melanjutkan, instansi yang berwenang untuk menerbitkan surat perintah atau penugasan adalah pimpinan dari satuan kerja.

Bukan staf khusus yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretariat Kabinet.

Baca juga: Berpotensi Rusak Citra Presiden, Ombudsman RI Minta Jokowi Tegur Stafsus Milenial Aminuddin Maruf

Baca juga: Tiga Stafsus Milenial Presiden Jokowi : Dua Mundur dan Satu Tersandung Kicauan di Twitter

Halaman
1234
Penulis: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved