Breaking News:

KPK Limpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan, Kapan 3 Mantan Anggota DPRD Jambi Disidang?

Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tiga eks anggota DPRD Jambi ke Pengadilan Tipikor Jambi, Selasa (10/11/2020).

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Tersangka mantan anggota DPRD Jambi Cek Man (kedua kiri) dan Tadjudin Hasan (kanan) mengenakan rompi oranye usai diperiksa di Gedung KPK, Selasa (30/6/2020). KPK resmi menahan tiga mantan anggota DPRD yakni Cek Man, Tadjudin Hasan dan Parlagutan Nasution terkait perkara suap terhadap anggota DPRD Jambi dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tiga eks anggota DPRD Jambi ke Pengadilan Tipikor Jambi, Selasa (10/11/2020).

Ketiganya yakni Cekman, Parlagutan Nasution, dan Tadjudin Hasan adalah tersangka kasus suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018.

"Selasa (10/11/2020) Tim Jaksa KPK melimpahkan berkas perkara terdakwa Cekman, Parlagutan Nasution, dan Tadjuddin Hasan ke PN Tipikor Jambi," kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (11/11/2020).

Dengan pelimpahan ini, penahanan ketiga terdakwa menjadi kewenangan majelis hakim.

Sedangkan, tempat penahanan para terdakwa masih dititipkan sementara di Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Baca juga: KPK Perpanjang Penahanan Eks Ketua DPRD Jambi di Kasus Suap RAPBD

"JPU kemudian akan menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan," kata Ali.

Ketiga terdakwa akan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam kasus ini, Cekman dan kawan-kawan diduga menerima suap dari mantan Gubernur Jambi Zumi Zola dan sejumlah pejabat terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap terhadap sejumlah anggota DPRD Jambi. KPK telah menjerat Zumi Zola dan beberapa pejabat terkait.

Para pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi itu diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi.

Kemudian, membahas dan menagih uang 'ketok palu', menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp400 juta hingga Rp700 juta untuk setiap fraksi, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp100 juta, Rp140 juta, atau Rp200 juta.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved