Breaking News:

Pelaksanaan Uji Publik Calon Kejati oleh Kejaksaan Agung Dinilai Sebagai Wujud Transparansi

Kejaksaan Agung telah melaksanakan seleksi jabatan Kajati Berkualifikasi Pemantapan pada tahun 2020 dimulai pada 10 Agustus 2020 yang diikuti oleh 26

Tangkap layar kanal YouTube tvOneNews
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspen) Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono mengungkapkan terkait penetapan status tersangka terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung telah melaksanakan seleksi jabatan Kajati Berkualifikasi Pemantapan pada tahun 2020 dimulai pada 10 Agustus 2020 yang diikuti oleh 26 orang jaksa. 

Setelah serangkaian proses seleksi, setidaknya ada enam orang jaksa yang mengikuti tahap akhir lelang yakni uji publik berkualifikasi pemantapan pada Rabu (4/11/2020) di Badiklat Kejaksaan RI. 

Para calon merupakan jaksa struktural eselon II yang sudah diseleksi.

Keenam orang jaksa itu adalah, Direktur Penyidikan pada Jampidsus, Febrie Adriansyah; Direktur Penuntutan pada Jampidsus, Ida Bagus Nyoman Wismantanu; Direktur Pengawalan 1 Pembangunan Strategis Nasional Jamintel, Idianto.

Kemudian, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Mia Amiati; Direktur Eksekusi pada Jampidsus M. Rum; dan terakhir Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Raden Febrytriyanto.

Pelaksanaan uji publik dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI bekerja sama dengan lembaga terkait sebagai tim penilai, seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dapat disaksikan secara langsung secara daring melalui kanal YouTube Kejaksaan RI. 

Baca juga: Jaksa Agung: Saya Tidak Kenal Djoko Tjandra, Tapi Kenal Irfan Jaya Saat Jadi Kajati Sulawesi Selatan

Guru Besar Hukum Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan kebijakan lelang jabatan dan pelaksanaan uji publik yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dalam rangka tranparansi di internal korps Adhyaksa yang bertujuan merekrut calon Kejaksaan Tinggi di daerah. 

Karena melibatkan publik untuk menilai sosok yang akan menempati jabatan strategis dan sesuai dengan harapan atau kebutuhan organisasi.

“Apa lagi kalau ada masukan uji publik segala, itu sebagai komitmen yang baik, agar mereka betul-betul dapat mendapatkan penilain objektif dari publik,” kata Asep saat dikonformasi Tribunnews, Rabu (11/11/2020).

Asep menambahkan, fungsi dari lelang jabatan agar mendapatkan orang yang kompetitif untuk menduduki sebuah jabatan dan menghindari subjektifitas atau kedekatan dengan orang dalam.  

Halaman
12
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved