Breaking News:

Istana Yakin Pemberian Tanda Kehormatan pada Hakim MK Tidak Ganggu Independensi

Moeldoko mengatakan bahwa pemberian tanda kehormatan tersebut tidak akan mengurangi independensi Hakim MK dalam menangani perkara.

TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., menghadiri Upacara Penganugerahan Tanda Jasa dan Kehormatan Republik Indonesia Tahun 2020 kepada 71 orang tokoh, bertempat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2020). Penganugerahan Tanda Jasa dan Kehormatan Republik Indonesia Tahun 2020 kepada 71 orang tokoh dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan yang ketat. Penganugerahan gelar tersebut berdasarkan Keppres Nomor 118/TK/TH 2020 tanggal 6 November 2020 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera kepada 46 orang dan Keppres Nomor 119/TK/Th 2020 tanggal 6 November 2020 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa kepada 25 orang. TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI 

TRIBUNNEWS COM, JAKARTA - Pihak Istana Presiden angkat bicara terkait pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan kepada enam hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan bahwa pemberian tanda kehormatan tersebut tidak akan mengurangi independensi Hakim MK dalam menangani perkara.

"Apakah pemberian tanda kehormatan kepada para hakim MK itu tidak mengurangi independensi? Tidak," kata Moeldoko di kantor KSP, Jakarta, Kamis, (12/11/2020).

Untuk diketahui enam hakim MK mendapatkan tanda jasa dan tanda kehormatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ke enam hakim MK tersebut yakni Arief Hidayat, Anwar Usman dan Aswanto yang mendapatkan Bintang Mahaputera Adipradana.

Lalu Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul yang mendapatkan Bintang Mahaputera Utama.

Baca juga: MK Beri Garansi Bintang Mahaputera ke 6 Hakim Konstitusi Tak Ganggu Independensi

Moeldoko mengatakan bahwa penghargaan tersebut untuk memberikan penghormatan istimewa kepada para hakim. Mereka dinilai berjasa untuk kelangsungan bangsa Indonesia.

Moeldoko - Kepala Staf Presiden
Moeldoko - Kepala Staf Presiden (Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S)

Lagipula menurut Mantan Panglima TNI itu, pemberian penghargaan kepada hakim MK bukan untuk pertama kalinya.

Sebelumnya, pemerintah juga pernah menganugerahi Bintang Mahaputera pada Hakim MK yakni Jimly Asshiddiqie dan Hamzah Zoelva.

"Sekali lagi bahwa presiden selaku kepala negara memberikan itu karena menjalankan konstitusi. Ada konstitusinya, ada dasarnya," katanya.

Moeldoko kemudian menjelaskan dasar hukum pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut.

Menurutnya hal itu diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 15 dan Undang-undang Nomor 5 Darurat Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved