Breaking News:

Instruksi Mendagri soal Pencopotan Kepala Daerah Dinilai Bisa Memicu Kericuhan Politik Lokal

Para pengamat menanggapi instruksi Mendagri tentang penegakkan protokol kesehatan yang bisa memberhentikan kepala daerah yang lalai.

Dok Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengatakan dokter yang bertugas di Puskesmas merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Berikut ulasan tentang para pengamat yang menanggapi Instruksi Mendagri tentang penegakkan protokol kesehatan yang bisa memberhentikan kepala daerah yang lalai. 

TRIBUNNEWS.COM - Instruksi baru yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ramai diperbincangkan.

Instruksi tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 itu menuai kritik dari berbagai kalangan.

Satu di antara kritikan itu datang dari adanya sanksi pencopotan kepala daerah bagi yang lalai menegakkan protokol kesehatan.

Sebab, Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Tito Karnavian
Tito Karnavian (Dok Kemendagri)

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Akan Sanksi Aparat yang Tidak Tegas Pastikan Protokol Kesehatan Covid-19

Baca juga: Jokowi Minta Mendagri Beri Sanksi Gubernur yang Abai Terhadap Covid-19, Sindir Anies Baswedan?

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menanggapi instruksi tersebut.

Ia mengatakan, sebenarnya sanksi pencopotan kepala daerah yang lalai dalam melaksanakan penegakan protokol kesehatan Covid-19 tidak salah.

Pasalnya, sanksi tersebut bisa menjadi pengingat bagi kepala daerah.

"Mendagri hanya mengingatkan bahwa kepada daerah bisa dicopot jika melakukan pelanggaran atas UU atau peraturan."

"Tidak ada yang salah secara teks," kata Ray dalam diskusi bertajuk "Bisakah Mendagri Berhentikan Kepala Daerah?" secara virtual, Sabtu (21/11/2020), dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Mendagri Tak Bisa Langsung Copot Kepala Daerah Hanya karena Melanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Baca juga: Politikus PKS Kritik Instruksi Mendagri soal Pemberhentian Kepala Daerah

Kendati demikian, menurut Ray, sanksi tersebut tetap harus dikritik.

Halaman
123
Penulis: Inza Maliana
Editor: Tiara Shelavie
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved