Breaking News:

Pro Kontra Rizieq Shihab

Muhammadiyah: Pencopotan Baliho dan Spanduk Sebenarnya Wewenang Pemda

Abdul Mu'ti buka suara perihal pencopotan baliho bergambar pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab oleh TNI.

TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab dicopot di Petamburan, Jumat (20/11/2020). 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka suara perihal pencopotan baliho bergambar pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab oleh TNI.

Mu'ti mengatakan, hal itu menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Sependek yang saya tahu, pihak yang berwenang menertibkan reklame, spanduk, dan baliho yang tidak berizin atau tidak membayar pajak adalah Pemerintah Daerah atau Provinsi," ungkap Mu'ti dalam unggahan di media sosial Twitter lewat akun @Abe_Mukti, Sabtu (21/11/2020).

"TNI dan Polri hanyalah berfungsi membantu, bukan mengeksekusi," tambah dia.

Baca juga: FKPPI Dukung Sikap Tegas Pangdam Jaya Copoti Baliho Rizieq Shihab

Sebelumnya diberitakan, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengakui memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho disejumlah titik di ibu kota. 

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung menjawab pertanyaan wartawan seusai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).

Dudung menjelaskan, awalnya sejumlah petugas Satpol PP sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu. 

Namun, pihak FPI justru kembali memasang baliho-baliho tersebut. Oleh karena itu, TNI turun tangan.

Baca juga: Kapolda Jateng Tegaskan Jawa Tengah Bebas dari Baliho Provokatif

"Ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau pasang baliho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu," tegas Dudung.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved