Breaking News:

Muhammadiyah Sebut Pencopotan Baliho dan Spanduk Jadi Wewenang Pemda

Tentara Nasional Indonesia dan Polri hanyalah berfungsi membantu bukan mengeksekusi

Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Sekretaris umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti (tengah) dan Ketua PP Muhammadiyah, Bahtiar Effendy (kiri) di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (9/6/2017) 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka suara perihal pencopotan baliho bergambar pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab oleh TNI.

Mu'ti mengatakan, hal itu menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Sependek yang saya tahu, pihak yang berwenang menertibkan reklame, spanduk, dan baliho yang tidak berizin atau tidak membayar pajak adalah Pemerintah Daerah atau Provinsi," ungkap Mu'ti dalam unggahan di media sosial Twitter lewat akun @Abe_Mukti, Sabtu (21/11/2020).

"TNI dan Polri hanyalah berfungsi membantu, bukan mengeksekusi," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengakui memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho di sejumlah titik di ibu kota. 

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung menjawab pertanyaan wartawan seusai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).

Baca juga: Sebelum Menikah, Putri Delina Sempat Khawatir dengan Sikap Nathalie : Sayangnya ke Ayah Aja

Dudung menjelaskan, awalnya sejumlah petugas Satpol PP sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu. 

Namun, pihak FPI justru kembali memasang baliho-baliho tersebut.

Oleh karena itu, TNI turun tangan. 

Halaman
12
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved