Breaking News:

API Apresiasi Jaksa Agung Tuntaskan Berkas Kasus Impor Tekstil

Asosiasi Pertekstilan Indonesia mengapresiasi keseriusan kinerja Kejaksaan Agung yang telah menuntaskan berkas kasus impor tekstil.

Tribunnews/JEPRIMA
Ilustrasi: Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mendatangi Pusat Logistik Berikat (PLB) di wilayah Sunter, Jakarta Utara, Jumat (4/10/2019). Kedatangan Sri Mulyani ke PLB bukan tanpa tujuan, Ia diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk mengecek langsung PLB terkait banjir impor tekstil. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung melimpahkan berkas lima orang tersangka kasus dugaan korupsi importasi tekstil pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta untuk segera menjalani persidangan.

Kasus korupsi importasi tekstil ini menjadi salah satu kasus besar yang menjadi atensi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin yang memiliki potensi kerugian negara sebesar Rp 1,6 triliun.

Selain itu, kasus impor tekstil ini juga merupakan kasus pertama yang penyidikannya diarahkan ke kerugian perekonomian negara.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Tanzil Rakhman memberikan dukungan dan apresiasinya terhadap keseriusan kinerja Kejaksaan Agung yang telah menuntaskan berkas kasus impor tekstil yang dianggap telah merugikan perekonomian nasional tersebut.

Baca juga: Kejagung Periksa Direktur Perusahaan Konveksi Terkait Kasus Korupsi Impor Tekstil

"Kita mengapresiasi dan itu kita dari awal ketika ini ditetapkan merugikan perekominan nasional itu kita sangat mengapresiasi langkah tersebut," kata Rizal kepada wartawan, Rabu (25/11/2020).

Menurut Rizal, para tersangka itu tidak hanya merugikan negara tapi juga merugikan perekonomian secara luas, sebab telah mengganggu supply chain atau rantai pasok produsen tekstil dalam negeri yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Karena memang ini bukan hanya merugikan ekonomi tapi perekonomian karena alur ekonomi atau supply chain ekonomi yang terdampak akibat ini tuh panjang dan itu melibatkan hajat hidup orang banyak," ujarnya.

Dengan impor yang resmi saja, pasar tekstil domestik sudah mengalami tekanan, apalagi ditambah masuknya barang impor ilegal, Rizal meminta para pengusaha berbisnis dengan cara-cara yang legal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mendatangi Pusat Logistik Berikat (PLB) di wilayah Sunter, Jakarta Utara, Jumat (4/10/2019). Kedatangan Sri Mulyani ke PLB bukan tanpa tujuan, Ia diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk mengecek langsung PLB terkait banjir impor tekstil. Tribunnews/Jeprima
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mendatangi Pusat Logistik Berikat (PLB) di wilayah Sunter, Jakarta Utara, Jumat (4/10/2019). Kedatangan Sri Mulyani ke PLB bukan tanpa tujuan, Ia diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk mengecek langsung PLB terkait banjir impor tekstil. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

"Lebih elok kalau kita berbisnis dengan cara-cara yang legal, toh kita juga tidak melarang impor, kalau impornya sesuai gitu kan, yang penting kita sih bicara kepentingan nasional," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved