Breaking News:

Kasus Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Salah Pengertian, Permintaan Djoko Tjandra Soal Dokumen PK Dikira Surat Jalan

Kuasa hukum Djoko Tjandra, Krisna Murti membenarkan bahwa Anita Kolopaking salah mengartikan perihal penyiapan dokumen yang dimintakan kliennya.

Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Anita Kolopaking, Djoko Tjandra, dan Brigjen Pol Prasetijo Oetomo dalam sidang lanjutan perkara surat jalan palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (27/11/2020). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Djoko Tjandra, Krisna Murti membenarkan bahwa Anita Kolopaking salah mengartikan perihal penyiapan dokumen yang dimintakan kliennya.

Anita kala itu merupakan pengacara Djoko Tjandra yang direkrut untuk mengurusi permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus korupsi pengalihan hak tagih (cassie) Bank Bali, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Artinya gini, ada percakapan antara Anita dengan Pak Djoko. Pak Djoko mengatakan kamu urus saja Anita menyangkut masalah dokumen. Yang dimaksud dokumen itu adalah dokumen masalah PK, karena kan itu bagian sepotong," ungkap Krisna ditemui saat jeda persidangan perkara surat jalan palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: Djoko Tjandra Mengaku Punya Surat Bebas Covid-19 Internasional, Kuasa Hukum Beri Penjelasan

Bukannya menyiapkan dokumen berkaitan dengan rencana pengajuan PK, Anita justru mengartikan permintaan tersebut merujuk pada pengurusan surat jalan, surat keterangan bebas Covid-19, dan surat rekomendasi kesehatan untuk Djoko Tjandra.

Krisna kembali menegaskan bahwa Anita salah mengartikan maksud kliennya.

"Kalau kita tarik pembicaraan dari awal adalah menyangkut diskusi bagaimana cara mendaftarkan PK. Makanya di situ Pak Djoko mengatakan coba kamu (Anita) atur aja terkait dokumen," ucap Krisna.

Baca juga: Anita Kolopaking Akui Keliru Maknai Ucapan Djoko Tjandra Terkait Permintaan Menyiapkan Dokumen

"Dari keterangan Anita, tadi mengatakan mungkin beranggapan yang dimaksud dokumen menyangkut dokumen rapid Covid-19 atau surat jalan. Itu salah pengertian," tegas dia.

Dalam persidangan hari ini, Djoko Tjandra mengatakan tak pernah minta dibuatkan surat keterangan bebas Covid-19 untuk masuk ke Indonesia.

Pasalnya ia menyebut sudah memiliki surat serupa dari Malaysia yang berlaku internasional.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved