Menteri KP Ad Interim, Luhut Pandjaitan Puji Edhy Prabowo, Pastikan Tidak Ada Perubahan Program

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merangkap, Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim, Luhut Pandjaitan memuji sosok Edhy Prabowo.

Menurut Luhut, Edhy Prabowo adalah sosok yang kesatria dan berijwa pemimpin.

Edhy Prabowo sedang tersandung kasus suap izin ekspor benih lobster dan ditahan oleh KPK.

Dikutip dari laman Kompas.com, menurut Luhut Binsar Panjaitan, Edhy Prabowo tetaplah sosok yang disegani dan harus dihormati.

"Saya tahu Pak Edhy itu sebenarnya orang baik. Saya senang, beliau langsung ambil alih tanggung jawab seperti seorang kesatria. Dan itu kita harus hormati juga hal-hal semacam itu," kata Luhut di Gedung KKP, Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Terkait program nelayan, Luhut memastikan tidak ada yang berubah.

Namun, tidak menutup kemungkinan dilakukan evaluasi apabila diperlukan.

Hal terpenting menurut dia, aktivitas di Kementerian Kelautan dan Perikanan harus tetap berjalan normal.

"Saya sepanjang berapa waktu ini hanya memastikan sesuai perintah presiden, jangan ada kegiatan di KKP yang terhenti dengan program pemerintah. Dan kalau ada yang perlu dievaluasi, kita evaluasi," ucapnya.

Luhut Binsar Panjaitan melakukan rapat pertama dengan pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan di kantor KKP, Gambir, Jakarta Pusat.

Rapat digelar untuk memastikan agar pekerjaan tak ada yang terhenti setelah Edhy Prabowo mundur sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap ekspor benur.

"Tadi kita evaluasi sebentar mengenai lobster. Jadi kalau dari aturan yang ada yang dibuat Permen yang dibuat tidak ada yang salah," kata Luhut dalam konferensi pers, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: Surat Pengunduran Menteri KKP Edhy Prabowo telah Diserahkan ke Presiden

Luhut sudah mengecek bersama dengan Sekjen KKP Antam Novambar, program tersebut tak ada yang salah.

"Semua itu dinikmati oleh rakyat mengenai program ini, tidak ada yang salah," katanya.

Jika memang ada mekanisme yang salah dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12 Tahun 2020, Luhut memastikan akan melakukan perbaikan.

Baca juga: Sekjen KKP: Surat Pengunduran Diri Pak Edhy Sudah Ditandatangani