Breaking News:

OTT Menteri KKP

KPK Periksa Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan Terkait Kasus Edhy Prabowo

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Putri Catur diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih bening lobster atau benur.

Tribunnews/Irwan Rismawan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Putri Catur dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih bening lobster atau benur.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka EP (Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan)," kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (4/12/2020).

Selain Catur, tim penyidik memanggil empat saksi lagi untuk Edhy, yakni dua Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikan, Dian Sukmawan dan Andika Anjaresta; seorang Mahasiswa, Esti Marina; serta Wiraswasta, Dalendra Kardina.

Baca juga: KPK Jemput Paksa Hadinoto Soedigno di Rumahnya, Tersangka Kasus Suap di PT Garuda Indonesia

Baca juga: KPK Amankan Uang Rp 4 Miliar dan 8 Sepeda dari Penggeledahan Rumah Dinas Edhy Prabowo

Belum diketahui apa yang akan didalami penyidik terhadap lima saksi tersebut.

Diduga, penyidik sedang menyusun konstruksi serta mengonfirmasi sejumlah bukti kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo.

Dalam perkara ini KPK menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka.

Enam orang sebagai penerima suap yakni Edhy Prabowo; stafsus Menteri KP, Safri dan Andreau Pribadi Misata; Pengurus PT ACK, Siswadi; staf istri Menteri KP, Ainul Faqih; dan Amiril Mukminin (swasta).

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan pihak pemberi suap adalah Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito.

Ia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebut kasus yang menyeretnya adalah kecelakaan
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebut kasus yang menyeretnya adalah kecelakaan (Tangkap layar channel YouTube KompasTV)
Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved