Breaking News:

OTT Menteri KKP

Adik Prabowo Sebut Kebijakan Ekspor Lobster Menteri KKP Lama Keliru, Susi Pudjiastuti: Luar Biasa!

Melalui akun Twitter pribadinya, Susi menuliskan beberapa patah kata dengan disertai emoticon yang menunjukkan ekspresi keterkejutan.

Kolase/ Kompas.com (Kristian Erdianto) dan dokumentasi Susi Pudjiastuti
Hashim Djojohadikusumo dan Susi Pudjiastuti 

TRIBUNNEWS.COM - Polemik ekspor benih lobster masih ramai beberapa waktu terakhir.

Tak sedikit figur publik yang mengomentari masalah ini, termasuk pengusaha nasional yang juga adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Seperti diketahui, Hashim beberapa kali dikaitkan dengan polemik ekspor benur lantaran perusahaannya, PT Bima Sakti Mutiara, jadi salah satu perusahaan yang mengajukan izin ekspor di Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP).

Menurut Hashim, kebijakan larangan ekspor benih bening lobster di periode Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah kebijakan yang keliru.

Ia menjelaskan, kebijakan Susi melarang ekspor benur itu salah karena justru merugikan nelayan dan pembudidaya.

Baca juga: MARAH Besar, Prabowo Subianto Sebut Edhy Prabowo Anak yang Dipungut dari Selokan 25 Tahun Lalu

Baca juga: Prabowo Disebut Marah pada Edhy Prabowo Atas Kasus Ekspor Benur, Hashim: Kecewa & Merasa Dikhianati

Baca juga: Perjuangan Hidup Susi Pudjiastuti, Berhenti Sekolah hingga Jadi Menteri, Sempat Musuhan dengan Papa

Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo
Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

"Menteri lama itu keliru, masa kita dilarang ekspor, dilarang budi daya."

"Menurut saya, banyak orang Indonesia itu berpotensi superpower, produk kelautan kita yang besar, bukan Vietnam."

"Kebijakan menteri lama ini keliru," ucap Hashim dikutip dari Kontan, Sabtu (5/12/2020).

Ia juga mengaku, sempat meminta Edhy Prabowo yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, untuk membuka izin ekspor benih lobster sebanyak-banyaknya.

Menurut Hashim, sebaiknya pembukaan izin ekspor benur dilakukan seluas-luasnya agar tidak terjadi praktik monopoli dalam bisnis tersebut.

HALAMAN SELANJUTNYA =======>

Editor: Irsan Yamananda
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved