Breaking News:

Mensos Juliari P Batubara Tersangka Suap

Mensos Korupsi, Jokowi Tidak Mau Lindungi, Sekjen Kemensos Terpukul, FPI: Heran bin Takjub

Presiden Jokowi tegaskan tak bakal lindungi Juliari Batubara, FPI hingga KAMI turut berkomentar korupsi bansos Covid-19 yang ditangani KPK.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengenakan rompi oranye menaiki mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan Juliari P Batubara atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) dengan tersangka Mensos Juliari Batubara jadi perbincangan hangat.

Komentar Presiden Joko Widodo (Jokowi) paling ditunggu-tunggu.

Bagaimana tidak, Juliari Batubara merupakan menteri kedua Jokowi di kabinet Indonesia Maju yang tersandung kasus korupsi di KPK.

Akhirnya Jokowi memberi respons terkait penetapan Menteri Sosial, Juliari Batubara, sebagai tersangka.

Baca juga: Jokowi dan Sesama Menteri Berulang Kali Peringati, KPK Sampai Buat Surat Hati-hati Korupsi Bansos

Jokowi menyatakan tidak akan melindungi pejabat yang terlibat korupsi.

Ia juga mengaku sudah berulang kali mengingatkan jajarannya untuk tidak memakan uang rakyat.

"Ya tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju jangan korupsi, sejak awal," ujar Jokowi seperti dikutip di YouTube Sekretariat Presiden Minggu (6/12/2020).

Mantan Wali Kota Solo juga menyebutkan untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan uang APBN dan APBD.

Selain itu, ia sudah menyampaikan pada para pejabat untuk menciptakan sistem yang dapat menutup celah terjadinya korupsi.

"Dan terus menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Oleh sebab itu, berulang saya mengingatkan ke semua pejabat negara baik menteri, gubernur, wali kota dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan APBN itu uang rakyat."

Halaman
1234
Penulis: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved