Breaking News:

PKS Minta Pemerintah Evaluasi Kinerja Kabinet Terutama Program Revolusi Mental

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga ditangkap KPK terkait suap perizinan ekspor benih lobster.

Tangkap layar kanal YouTube Tribunnews
Menteri Sosial non aktif Juliari Peter Batubara saat 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga ditangkap KPK terkait suap perizinan ekspor benih lobster.

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher merasa prihatin dan menyesalkan peristiwa yang disebutnya sebagai sesuatu yang melukai hati rakyat. 

"Bagaimana rakyat tidak marah dan terluka hatinya  jika dana bansos untuk jelata pun dikorupsi juga," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (11/12/2020).

Baca juga: Dana yang Ditilap Juliari Dari Bansos Diduga Rp 33 Ribu Per Paket

Netty menilai tindak pidana korupsi yang dilakukan dua menteri tersebut harus menjadi perhatian dan bahan evaluasi presiden terhadap kinerja kabinet, terutama program revolusi mental.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan permohonan maaf
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan permohonan maaf (Tangkap layar channel YouTube KompasTV)

"Dalam waktu berdekatan, dua menteri ditangkap KPK. Pemerintah harus  mengevaluasi kinerja kabinet, termasuk program revolusi mental yang selama ini didengungkan. Rakyat membutuhkan role model perilaku anti korupsi  dari kalangan pejabat. Bagaimana rakyat mau percaya bahwa ada perubahan perilaku dalam mengelola negara jika korupsi masih terus merajalela?," ucapnya

Baca juga: 2 Menteri Jokowi Tersandung Korupsi, Bandingkan Kekayaan Edhy Prabowo dan Juliari, Siapa Paling Kaya

Ketua DPP PKS ini mendorong pemerintah memikirkan formulasi terobosan dalam memberantas korupsi.

"Perlu ada formulasi terobosan untuk hentikan korupsi. Revolusi mental jangan hanya jadi jargon dan proyek, tapi harus benar-benar menjadi game changer yang membuat Indonesia zero korupsi," katanya.

Satu di antara terobosan itu, kata Netty, jadikan keluarga sebagai institusi  pertama yang mencegah perilaku korup.

"Keluarga harus menjadi lingkaran terdepan yang mencegah terjadinya perilaku korupsi, jangan sampai malah  mendorong terjadinya tindakan koruptif. 

Anggota keluarga, terutama suami atau istri pejabat, harus mewaspadai setiap aliran uang yang masuk ke keluarga. Jangan mendiamkan atau malah ikut  menikmati uang haram korupsi. Pada akhirnya perilaku korupsi itu akan berdampak pada kekacauan keluarga," ucap Netty.

Baca juga: Melalui Pakta Integritas Kementerian LHK Pertegas Jajarannya Anti-Korupsi

Lebih lanjut, Netty mengingatkan sudah seharusnya semua pihak memberi perhatian besar kepada keluarga.  Institusi sosial terkecil ini, katanya, memiliki peranan penting dalam membentuk dan memengaruhi  pola pikir dan tindakan seseorang.

"Jika keluarga itu baik, maka akan menjadi tempat penyemaian nilai-nilai kebaikan, melahirkan pribadi yang bertanggung jawab, peduli, tidak merampas hak orang lain dan tentu saja anti korupsi," ucapnya.

"Oleh karena itu, negara harus menjamin dan memberi perlindungan agar semua keluarga di Indonesia dapat tumbuh kembang secara optimal dan memiliki ketahanan terhadap kerentanan," pungkasnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved