Breaking News:

UU Cipta Kerja

Said Iqbal: Omnibus Law Cipta Kerja Ciderai Rasa Keadilan Kaum Buruh

Aksi unjuk rasa massa buruh KSPI ini serentak dilakukan di 24 provinsi lain yang ada di Indonesia. 

Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia - Said Iqbal (Tribunnews/Herudin) 

Selain menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dalam aksinya kaum buruh KSPI juga menuntut agar UMSK tahun 2021 tetap naik. 

Menurut Said Iqbal, jika UMSK 2021 tidak naik, hal itu dapat menciderai rasa keadilan kaum buruh

"Terlebih lagi UMSK berlaku untuk jenis industri tertentu yang dinilai memiliki kemampuan untuk membayar upah buruh lebih baik dibandingkan dengan kebanyakan industry yang lain," ujar dia.

Mengenai pernyataan bahwa tahun 2021 UMSK sudah tidak bisa lagi ditetapkan karena sudah dihapus dalam UU Cipta Kerja, Said Iqbal menampik hal itu. 

Dalam Pasal 82 angka 68 UU Cipta Kerja menyebutkan, bahwa untuk pertama kali upah minimum yang berlaku, yaitu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan UU No 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai pengupahan. 

Sementara dalam peraturan pelaksanaan UU No 13 Tahun masih dikenal istilah upah minimum sektoral kabuaten/kota.

"Bukan berarti kami setuju dengan omnibus law, tetapi kami meminta agar aturan jangan seenaknya mempermainkan hak-hak buruh," tegasnya.

Penulis: Lusius Genik Ndau Lendong
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved