Breaking News:

Kasus Djoko Tjandra

Andi Irfan dan Suami Anita Kolopaking akan Bersaksi di Sidang Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

"(Saksi) Andi Irfan, Rahmat dan Wyasa Kolopaking," kata Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo kepada wartawan, Kamis.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mantan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking bersiap menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung, Andi Irfan Jaya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/2020). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta Pusat akan kembali menggelar sidang kasus penghapusan red notice, dengan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra pada Kamis (17/12/2020).

Agenda sidang yakni mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Ada tiga saksi yang diajukan. Mereka adalah Andi Irfan Jaya yang juga terdakwa dalam kasus ini, seorang pengusaha bernama Rahmat, dan suami Anita Kolopaking, Wyasa Kolopaking.

"(Saksi) Andi Irfan, Rahmat dan Wyasa Kolopaking," kata Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo kepada wartawan, Kamis.

Baca juga: Anita Kolopaking Paparkan Persoalan Hukum Djoko Tjandra ke Prasetijo di Gedung Bareskrim

Persidangan akan digelar sekitar pukul 13.00 WIB setelah istirahat siang berakhir.

"(Sidang) Siang setelah makan siang," tutur dia.

Terpidana kasus korupsi hak tagih atau cessie Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra didakwa telah menyuap Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, senilai 500 ribu dolar AS dari total yang dijanjikan sebesar 1 juta dolar AS.

Suap sebesar 1 juta dolar AS yang dijanjikan Djoko Tjandra itu bermaksud agar Pinangki bisa mengupayakan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) lewat Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca juga: Anak Buah Sebut Kadiv Hubinter Polri Punya Hak Cek Status Red Notice tapi . . .

Fatwa MA itu bertujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi.

Djoko Tjandra juga didakwa menyuap dua jenderal polisi sebesar 200 ribu dolar Singapura dan 420 ribu dolar AS

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved