Breaking News:

Kawal Dana PEN, Kejagung Pastikan Tak Timbulkan Ketakutan Terhadap Pelaku Usaha

Kejaksaan Agung RI siap mengawal penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional melalui LPDB-KUMKM agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Istimewa
Jan Samuel Maringka, Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 

TRTIBUNNEWS.COM - Kejaksaan Agung Republik Indonesia siap mengawal penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Penyaluran dana PEN dimaksud untuk membantu masalah likuiditas koperasi-koperasi di Tanah Air di tengah ancaman pandemi Covid-19.

Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Jan Samuel Maringka mengatakan dalam mengawal penyaluran dana PEN, jajarannya akan mengutamakan aspek pencegahan ketimbang penindakan, yakni sebagai pengacara negara, Kejaksaan akan melakukan pendampingan hukum terhadap LPDB-KUMKM. Sebab, prioritas utama dari tugas tersebut bagaimana menyelamatkan keuangan negara.

“Pencegahan adalah bagian dari keberhasilan negara. Jadi bukan hanya represif saja, tetapi preventif juga harus dianggap sebagai keberhasilan karena itu arahan dari Bapak Presiden dan Jaksa Agung,” kata Jan dalam acara Sinergitas LPDB-KUMKM dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Samarinda, Selasa (22/12/2020).

Dalam kesempatan itu, Jan menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo dengan Kejati Kalimantan Timur Deden Riki Hayatul Firman. Acara ini juga dihadiri oleh Staf Khusus Hukum, Pengawasan Koperasi, dan Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Agus Santoso, serta para Kajari perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

“Arahan Presiden, penegakan hukum tidak boleh menimbulkan ketakutan yang menghambat percepatan pembangunan ekonomi dan menghambat inovasi. Artinya, pemikiran kita harus sama bahwa penegakan hukum itu bukan seperti industri, kalau industri makin banyak produksinya dikatakan berhasil, tetapi kalau penegakan hukum justru sebaliknya bagaimana kita mampu menurunkan kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, itu dikatakan penegakan hukum berhasil. Jadi yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat,” lanjut Jan.

Apabila penegakan hukum menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku koperasi dan UMKM, maupun penyelenggara negara, Jan khawatir hal itu akan berdampak pada rendahnya penyerapan pinjaman/pembiayaan dana PEN, atau dana bergulir LPDB-KUMKM yang pada akhirnya akan menghambat program pemulihan ekonomi nasional yang digulirkan pemerintah.

“Kalau ada ketakutan berarti momentum pembangunan terhambat dan siapa yang dirugikan, masyarakat. Siapa yang disalahkan, aparat penegak hukum juga. Maka itu kita harus ubah bagaimana penegakan hukum justru memberikan percepatan, memberikan rasa nyaman agar program-program yang sudah disiapkan oleh Pemerintah melalui Kejaksaan bisa lebih cepat, lebih tepat dalam rangka penyalurannya. Ini harus kita kawal,” imbuhnya.

Jan menyampaikan instruksi Jaksa Agung yang menyatakan bilamana dalam penyaluran dana pinjaman/pembiayaan yang bersumber dari APBN ditemukan kesalahan yang bersifat administratif, maka aparat Kejaksaan dapat melakukan koreksi administratif pula tanpa langsung memproses secara pidana. Karena menurut Jan, prinsip utama dari penegakan hukum adalah mengembalikan kerugian negara, adapun pidana hanyalah sarana terakhir.

“Bapak Jaksa Agung menyatakan Kejaksaan harus berperan aktif memastikan bahwa risiko persoalan hukum tidak timbul dari niat jahat. Jadi kita harus lihat dalam penanganan perkaranya kalau itu hanya kesalahan-kesalahan administratif perbaiki, tetapi kalau niatnya jahat baru kita tidak lanjuti. Jadi jangan dilihat kalau ada kerugian negara sudah langsung diproses, jangan. Kalau kesalahan administratif yang bisa dikoreksi secara administratif,” pungkas dia

Ia mengungkapkan bahwa sejauh ini pihaknya telah menangani 1.793 masalah hukum berkaitan dengan koperasi. Adapun modus kejahatannya meliputi pengurus koperasi tidak mengembalikan angsuran pinjaman, mengajukan proposal bodong, pengurus menggunakan nasabah fiktif untuk keperluan pribadi, hingga mencatut nama nasabah yang sudah lunas untuk mengajukan permohonan pinjaman baru.

Halaman
123
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved