Breaking News:

Hukuman Kebiri

Pro Kontra Hukuman Kebiri, Pemakaian Gelang Elektronik Hingga Belum Jelasnya Aturan Pengawasan

Sebelum memasang alat pendeteksi elektronik, Kemenkes harus memeriksa dan memastikan bagian tubuh yang tepat untuk pemakaian alat tersebut.

freepik.com
Ilustrasi: Pemerkosa 9 Anak di Mojokerto Dijatuhi Hukuman Kebiri Kimia, Apa Itu Kebiri Kimia dan Bagaimana Cara Kerjanya? 

"Akhirnya harapan Komnas Perlindungan Anak dan LPA Se-Nusantara, secara khusus Anak Indonesia, terkabulkan dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak," kata Arist dalam keterangannya, Senin (4/1/2021).

Arist juga mengatakan, pihaknya akan segera membentuk tim khusus untuk mensosialisasikan PP Pelaku Kekerasan Seksual Anak ini, sekaligus untuk mengantisipasi timbulnya pro dan kontra dari PP tersebut.

"Untuk pelaksanaan PP Nomor 70 Tahun 2020 ini, Komnas Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) se-Nusantara membentuk Tim Sosialisasi, Litigasi dan Advokasi PP 70 untuk antisipasi pro dan kontra atas PP kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik bagi predator kejahatan seksual terhadap anak," tuturnya.

Sementara Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan, sanksi yang diatur dalam PP 70 sudah mencakup dua level sekaligus.

"Sebagaimana UU Nomor 23 soal Perlindungan Anak di-follow up dengan PP ini dengan 3 sanksi, saya kira sudah bagus. Sanksi ini sudah ada 2 level sekaligus diatur, yang pertama level ada konteks hukum pidana, kedua pada konteks hukum sosialnya. Ini saya kira sudah mencukupi terkait dengan supaya tidak terjadi semakin meningkatnya tingkat kekerasan anak dengan 3 hukuman ini," kata Syaiful saat dihubungi, Senin (4/1/2021).

"Jadi peraturan ini, 3 hukuman ini sudah mencakup 2 hal dan saya kira ini paling tinggi level hukum pidana dan sosialnya mulai publikasi dan dikasih alat deteksi," lanjutnya.

Salah satu sanksi yang menjadi sorotan dalam PP 70 itu adalah kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak.

Baca juga: ICJR Sebut PP Kebiri Kimia yang Diteken Jokowi Memuat Banyak Masalah

Syaiful menilai, hukuman kebiri kimia sudah sangat maksimal, semaksimal trauma yang dialami anak korban kekerasan seksual.

"Ini kan sebenarnya hukumannya cukup luar biasa, cukup maksimal sebenarnya. Semaksimal trauma yang dialami anak ketika mengalami kekerasan. Kenapa saya dukung karena kita bisa bayangkan ketika anak mengalami kekerasan seksual sejak kecil itu akan terbawa sampai dia meninggal," tuturnya.

Karena salah satu hukumannya adalah kebiri kimia, Syaiful meminta pengadilan harus bekerja sama dan bersinergi dengan Kemenkes dalam praktiknya. Hal ini supaya tindakan kebiri kimia tidak disalahgunakan.

"Karena itu, karena hukumannya sudah maksimal sama kebiri kimia, saya kira perlu dikoordinasikan supaya tidak disalahgunakan karena ini menyangkut soal medis. Berarti perlu koordinasi efektif dengan pihak stakeholder yang punya tugas dan fungsi terkait itu," ujarnya.

Di saat yang sama beberapa kalangan juga menentang aturan baru itu.

"Terkait dengan PP untuk pelaksanaan kebiri, Komnas Perempuan seperti halnya sikap awal ketika terhadap Perppu Nomor 1/2016 tentang Perubahan ke 2 atas UU no 23/2002 tentang Perlindungan Anak disahkan yang kemudian menjadi UU Nomor 17 tahun 2016, menyatakan bahwa Komnas Perempuan menentang pengebirian apapun bentuknya," kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi.

Ada sejumlah alasan yang dipaparkan Komnas Perempuan terkait menentang PP tersebut.

Alasan pertama, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, serta menyelesaikan konflik.

"Pengebirian tidak akan mencapai tujuan tersebut karena kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena relasi kuasa yang tidak setara baik karena usianya atau cara pandang pelaku terhadap korban," ujar Siti.

Alasan kedua, kekerasan seksual terjadi bukan semata karena libido atau untuk kepuasan seksual.

Tetapi, kata Siti, terjadi karena sebagai bentuk penaklukan, ekspresi inferioritas maupun menunjukkan kekuasaan maskulin, kemarahan atau pelampiasan dendam.

"Jadi mengontrol hormon seksual tidaklah menyelesaikan kekerasan seksual," katanya.

Sementara Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai PP Nomor 70 Tahun 2020 ini bermasalah lantaran tidak detail dan memberikan keterangan yang jelas.

Beleid ini dinilai tak menjelaskan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan untuk menerapkan kebiri kimia.

"PP ini bahkan melempar ketentuan mengenai penilaian, kesimpulan, dan pelaksanaan yang bersifat klinis ke aturan yang lebih rendah," kata Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu dalam keterangan tertulisnya.

Bukan cuma aspek pelaksanaan, Erasmus menilai mekanisme pengawasan dan pendanaan juga belum jelas diatur dalam PP.

Baca juga: Legislator PDIP Beri Catatan Terhadap PP Kebiri Kimia

"Bagaimana kalau ternyata setelah kebiri terpidana dinyatakan tidak bersalah atau terdapat peninjauan kembali? Penyusun seakan-akan menghindari mekanisme yang lebih teknis karena kebingungan dalam pengaturannya," kata Erasmus.

Erasmus menjelaskan, mekanisme kebiri sebagai intervensi kesehatan tak bisa berbasis hukuman seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Sampai detik ini, kata Erasmus, efektivitas kebiri kimia dengan penekanan angka kekerasan seksual juga belum terbukti.

"Maka jelas pelaksanaannya melibatkan profesi yang harus melakukan tindakan berdasarkan kondisi klinis dan berbasis ilmiah akan bermasalah," kata Erasmus.(tribun network/fik/fah/sen/dod)

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved