Breaking News:

Penanganan Covid

Airlangga Minta Masyarakat Tidak Panik, PPKM Jawa-Bali Bukan Pengetatan Aktivitas Masyarakat

Airlangga Hartarto meminta masyarakat tidak panik terkait keputusan pemerintah soal PPKM Jawa-Bali. PPKM sekarang bukanlah pengetatan aktivitas.

Tribunnews/HO/BPMI Setpres/Kris
Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2021). Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pemerintah akan memulai pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dalam waktu dekat. Hal tersebut akan dilakukan segera setelah adanya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tribunnews/HO/BPMI Setpres/Kris 

"Sementara itu, di Bali adalah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Jadi, sekali lagi ini tidak di seluruh wilayah, tetapi di kota-kota dan kabupaten yang memenuhi kriteria," ujarnya.

Airlangga menegaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, bukan penghentian, melainkan hanya pembatasan kegiatan masyarakat.

Sektor-sektor esensial masih dapat beroperasi di antaranya sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan IT, kegiatan Industri kegiatan logistik, kegiatan perhotelan, utilitas publik.

"Sementara kegiatan yang berisiko (penularan) akan dibatasi, misalnya mal dan restoran dibatasi hingga jam 7 malam, perkantoran WFH 75 persen, kapasitas dine in dibatasi 25 persen," katanya.

Pembatasan tersebut menurut Airlangga untuk menekan laju kasus Covid-19 yang melonjak pada Desember 2020 dan Januari 2021.

Lonjakan kasus Covid-19 mencapai 58 persen apabila dihitung dari November tahun lalu.

Laju kenaikan kasus tersebut menyebabkan tingkat keterian tempat tidur di RS meningkat.

"Kita lihat di bulan November itu jumlah kasus per minggunya adalah pertambahannya 48.434 tetapi di bulan Januari sudah meningkat menjadi 51.986," ujarnya.

Baca juga: Doni Monardo: PPKM di Jawa-Bali Jadi Momentum Masyarakat Bela Negara

PPKM kata Airlangga, berskala mikro. Penerapan di masing-masing daerah akan ditentukan oleh pemerintah daerah.

"Penerapan dilakukan secara mikro sesuai arahan Bapak Presiden. Nanti pemerintah daerah, gubernur, akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut," kata Airlangga.

Halaman
123
Penulis: Yanuar Nurcholis Majid
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved