Breaking News:

Penanganan Covid

Airlangga Minta Masyarakat Tidak Panik, PPKM Jawa-Bali Bukan Pengetatan Aktivitas Masyarakat

Airlangga Hartarto meminta masyarakat tidak panik terkait keputusan pemerintah soal PPKM Jawa-Bali. PPKM sekarang bukanlah pengetatan aktivitas.

Tribunnews/HO/BPMI Setpres/Kris
Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2021). Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pemerintah akan memulai pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dalam waktu dekat. Hal tersebut akan dilakukan segera setelah adanya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tribunnews/HO/BPMI Setpres/Kris 

Menurut Menko Perekonomian ini, pengajuan pembatasan untuk PPKM sekarang berada di tangan pemerintah pusat.

Sementara PSBB Jawa Bali berada dalam kewenangan pemda.

Inisiatif pemerintah pusat itu berupa pemberian kriteria awal terhadap daerah-daerah untuk dilakukan pembatasan. Daerah yang masuk dalam kriteria itu, harus menerapkan PPKM.

Sementara itu ketika ditanya terkait syarat aturan wajib rapid test PCR sebelum menggunakan transportasi umum, Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut nantinya Menteri Perhubungan akan melakukan evaluasi apakah aturan tersebut akan dilakukan lagi atau tidak saat PPKM berlaku.

"Kita dorong rapid test di perjalanan darat karena memang masyarakat sehat itu yang harusnya bergerak untuk mengurangi risiko dan juga sebelum perjalanan pesawat dengan PCR. Jadi, nanti menteri perhubungan (menhub) akan melakukan evaluasi dan akan menyampaikan ke publik hasil evaluasi (wajib PCR) tersebut," ujarnya.

Menurut Airlangga, kebijakan wajib tes PCR antigen maupun swab sebelum naik kendaraan umum dan pesawat terbang menurunkan jumlah kunjungan ke daerah.

Baca juga: Airlangga: Ikuti Gubernur Bali, Kepala Daerah Lain akan Siapkan Surat Edaran PPKM

"Memang dengan adanya pembatasan ini trafficnya banyak menurun pada saat puncak arus liburan kemarin," katanya.

Di sisi lain, dia menambahkan, sektor pariwisata, khususnya transportasi ini memang terkena dampak pandemi Covid-19 duluan dan pemulihannya juga paling akhir dalam setiap resesi.

"Sehingga, pemerintah mendorong berapa stimulan dan tidak bisa dimulai kalau ada varian baru Covid-19. Karena itu, ini harus menunggu vaksin secara massal dan di Indonesia traveling yang sehat dan aman harus didorong, khususnya turis domestik dengan protokol kesehatan," ujar Airlangga.(Tribun Network/van/wly)

Penulis: Yanuar Nurcholis Majid
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved