Breaking News:

Petugas Gabungan Amankan 21 Calon Tenaga Kerja Indonesia Ilegal ke Qatar di Sidak Awal Tahun 2021

Penempatan PMI keluar negeri disarankan melalui Dinas Ketenagakerjaan di Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) setempat

PUSPEN TNI/PUSPEN TNI
ILUSTRASI--Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas Melakukan pengawasan terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan kembali ke kampung halamannya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi, Kalimantan Barat. (TRIBUNNEWS/PUSPEN TNI) 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang terdiri dari unsur Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (Direktorat PPTKLN) Kemnaker, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat dan UPT BP2MI Jawa Barat, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor PT. ATT  atau LPK SAA  di Bandung Jawa Barat.

Dalam sidak yang dilakukan 8-9 Januari tersebut diketahui terdapat sebanyak 21 Calon PMI yang berasal dari Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang telah mendaftar sebagai Calon PMI ke PT.ATT/LPK SAA untuk bekerja di Qatar.

Dirjen Binapenta dan PKK, Kemnaker  Suhartono mengatakan sidak ini merupakan respon cepat Kemnaker atas informasi dari Atase Ketenagakerjaan Qatar bahwa terdapat iklan yang beredar di masyarakat mengenai lowongan kerja di Negara Qatar dengan tawaran gaji yang menggiurkan baik sebagai pekerja formal maupun informal sebagai PLRT.

Dirjen Suhartono mengimbau semua masyarakat untuk berhati-hati dan waspada bujuk rayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah.

"Pastikan bahwa penempatan PMI keluar negeri melalui Dinas Ketenagakerjaan di Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) setempat," kata Suhartono dalam keterangannya.

Baca juga: Syarat Rekrutmen Calon Perwira Prajurit Karir Khusus Tenaga Kesehatan 2021, Ini Lokasi Pendaftaran

Sementara, Eva Trisiana, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri menambahkan, bahwa permasalahan ini sering terjadi.

Oleh karena itu perlu adanya peran dari seluruh stakeholders untuk melaporkan kepada Kemnaker atau Disnaker setempat jika ada proses penempatan PMI yang diketahui dilaksanakan bukan oleh P3MI dan prosesnya janggal dengan meminta uang administrasi berlebih atau dengan tawaran upah yang tinggi.

Eva juga menekankan bahwa  penempatan PMI sektor domestik ke Negara Qatar yang merupakan Negara Timur Tengah masih dilarang dan ditutup sesuai Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara Kawasan Timur Tengah.

Dalam pemeriksaan lanjutan, diduga PT.ATT/LPK Syekh Ahmed Alfarouq melakukan aktifitas layaknya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Halaman
12
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved