Breaking News:

RUU Pemilu

Hanura: Stop Bahas RUU Pemilu Jika Niatnya Bangun Kartelisasi Kekuasaan

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 5 persen dalam Draf Revisi Undang-Undang Pemilu yang diberikan Komisi II kepada Badan

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sekjen Partai Hanura I Gede Pasek Suardika menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Jakarta, Minggu (26/1/2020). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 5 persen dalam Draf Revisi Undang-Undang Pemilu yang diberikan Komisi II kepada Badan Legislasi DPR RI. 

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Hanura Gede Pasek Suardika meminta pembahasan RUU Pemilu dihentikan jika hanya berniat membangun kartelisasi kekuasaan. 

"Sebaiknya stop sudah pembahasan RUU Pemilu jika niatnya hanya untuk membangun kartelisasi kekuasaan, dan bukannya demokrasi," ujar Gede Pasek, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (27/1/2021). 

Menurutnya, RUU Pemilu adalah cara pembahasan mengenai ambang batas parlemen yang buruk. Sebab dia menduga niat dibalik naiknya ambang batas parlemen adalah mengkorupsi sebanyak mungkin suara sah rakyat. 

"Suara sesuai tingkatan, serta dapil diperkecil merupakan desain kartel kekuasaan yang takut berkompetisi secara fair. Mereka memanfaatkan UU untuk mengalahkan pesaingnya. Ini kan menjadi kemunduran demokrasi," kata dia.

Baca juga: Kerap Jadi Isu Lima Tahunan, Pimpinan Komisi II: RUU Pemilu Dibuat untuk Jangka Panjang

Gede Pasek mengatakan jika RUU Pemilu disahkan, maka akan banyak suara sah masyarakat Indonesia yang hilang secara berlipat. 

Dia pun mempertanyakan apa artinya demokrasi jika niat dari pembuat UU adalah mendesain sebanyak mungkin suara sah rakyat agar hilang. 

"Ini ironis sekali menjual kedaulatan rakyat tetapi memberangus suara sah rakyat. Seharusnya malah yang dibuat itu adalah aturan mendiskualifikasi parpol korup untuk tidak boleh ikut pemilu berikutnya. Bukan utak atik dapil dan parliamentary threshold," tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Draf Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu masih terus dibahas di DPR. 

Tribunnews mendapatkan draf tersebut dari Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi pada Senin (25/1).

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved