Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

AHY Sebut Ada Pihak Istana yang Terlibat Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Itu Urusan Saya Bukan KSP

Moeldoko menjawab tudingan Agus Harimurti Yudhoyon terkait adanya orang Istana yang terlibat ingin mengkudeta partai Demokrat.

KOMPAS.COM/KOMPASTV
Agus Harimurti Yudhoyono (kiri)-Moeldoko (kanan).- Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menjawab isu rencana kudeta Partai Demokrat yang disebutkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Moeldoko merasa prihatin setelah mendengar penjelasan terkait kondisi partai Demokrat terkini.

"Saya prihatin dengan situasi itu karena saya bagian yang mencintai Demokrat," ujarnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan kata sambutan pada acara pembukaan kongres pertama Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan, Sabtu (7/11/2020). Pada kesempatannya AHY menyampaikan sekaligus menekankan agar IMDI sebagai Organisasi Sayap (Orsap) Partai Demokrat dapat menjadi jembatan untuk merangkul kaum muda atau milenial dengan pendekatan yang tepat. Kongres pertama ini IMDI mengusung tema Merajut Kebhinekaan Indonesia. Tribunnews/Jeprima
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan kata sambutan pada acara pembukaan kongres pertama Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan, Sabtu (7/11/2020). Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Baca juga: Setelah AHY dan Moeldoko Gelar Konferensi Pers, Ini Kata NasDem hingga PKB

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait gejolak dalam internal partai berlambang bintang mercy.

AHY mengungkap ada upaya gerakan politik inkonstitusional untuk mengkudeta posisi dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

AHY menyebut, gerakan itu terdiri dari terdiri dari kader yang saat ini masih aktif di partai, mantan kader, dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada lima orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Sedangkan seorang yang non-kader partai disebutnya sebagai pejabat tinggi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di
pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY saat konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021).

Atas dasar itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait keterlibatan pejabat negara dalam gerakan politik inkonstitusional itu.

Baca juga: Kamhar Lakumani: Ada Pembegalan Partai Demokrat, Kader Solid di Bawah Komando AHY

Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengatakan, jika tudingan AHY terbukti benar, maka ini tidak bagus bagi perkembangan demokrasi.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved