Breaking News:

HNW Sarankan Presidential Threshold 4 atau 5 Persen

Itu telah terbukti pada Pilpres 2014 dan 2019, yang hanya menyisakan dua pasangan calon sehingga rakyat tidak memiliki banyak pilihan.

Humas MPR RI
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan agar DPR meninjau kembali soal besaran ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) dalam pembahasan RUU Pemilu.

Ia mengatakan besaran PT sebanyak 20 persen memberikan beberapa dampak negatif karema membuat pilihan capres terbatas.

Itu telah terbukti pada Pilpres 2014 dan 2019, yang hanya menyisakan dua pasangan calon sehingga rakyat tidak memiliki banyak pilihan.

"Ada lagi masalah serius yang berdampak panjang dengan hanya dua kandidat maju sebagai capres/cawapres. Yaitu terjadinya pembelahan di masyarakat sejak dari tingkat rumah tangga hingga ke skala negara, karena perbedaan pilihan capres/cawapres. Kondisi ini dikhawatirkan akan sangat membahayakan harmoni, keutuhan dan kelanggengan NKRI," kata HNW dalam keterangannya, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Pilkada Serentak Digelar 2022 Atau 2024? Sembilan Fraksi Terbelah

HNW mencontohkan Pilpres di tahun 2004 dan 2009, yang memberlakukan PT sebesar 15 persen.

Ia menjelaskan PT tersebut mampu menghadirkan alternatif calon presiden yang cukup banyak, yakni 5 kandidat (2004) serta 3 kandidat (2009).

Dia menilai kedua Pilpres tersebut tidak terjadi pembelahan usai Pilpres berlangsung.

Menurutnya, hal tersebut terjadi salah satunya karena besaran PT disepakati di angka yang proporsional.

Baca juga: PKS : Wajar Jika Pilkada 2022 Jadi Panggung Utama bagi Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 

"Hal tersebut terjadi antara lain karena besara PT disepakati di angka yang proporsional. Nah sekarang dengan perkembangan pengalaman Pilpres dan hasilnya, serta tuntutan meluas dari masyarakat untuk hadirkan ketersediaan alternatif kandidat calon Presiden/Wakil Presiden," ucapnya.

"Maka wajar saja bila batasan syarat pengajuan calon Presiden yang lebih bisa mengakomodasi kedaulatan rakyat," imbuhnya.

Atas dasar itu menurut HNW, pengaturan PT sebesar 4 atau 5 persen itu merupakan win win solution, dan solusi proporsional.

Baca juga: Demokrat : Tak Terbayang Kacaunya Jika Pilkada Berbarengan dengan Pilpres 2024

Sebab ada pihak yang ingin tetap 20 persen dan ada pihak yang ingin PT dihapuskan sama sekali atau 0 persen.

"Dengan didukung oleh partai yang berada di Parlemen dengan minimal 4 persen atau 5 persen kursi, maka Calon Presiden dan Wapres membuktikan bahwa dirinya mempunyai dukungan politik yang riil sebagaimana tergambar di Parlemen," kata HNW.

Penulis: chaerul umam
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved