Breaking News:

Krisis Myanmar

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Jamin Keselamatan WNI di Myanmar

Dia meminta, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar aktif memantau perkembangan politik di Myanmar.

STR / AFP
Tentara berjaga di pos pemeriksaan kompleks militer di Yangon pada 1 Februari 2021, ketika militer Myanmar menahan pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam kudeta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyoroti terjadinya kudeta terhadap pemerintahan Myanmar.

Dia meminta, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar aktif memantau perkembangan politik di Myanmar.

Serta membangun jalur komunikasi dalam melindungi WNI (Warga Negara Indonesia) di Myanmar.

"Kemlu harus segera membangun jalur komunikasi darurat dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan Indonesia di Myanmar, khususnya keamanan WNI di sana," kata Azis melalui keterangannya, Selasa (2/2/2021).

Lebih lanjut, Azis berharap agar situasi politik di Myanmar tidak berkembang manjadi permasalahan geopolitik baru di dunia.

Baca juga: Politik Memanas, Ratusan WNI di Myanmar dalam Keadaan Sehat dan Aman

Indonesia dinilai perlu memerankan peran dalam menjaga agar tetap solid dalam diskursus politik global, khususnya yang sedang berkembang di Laut China Selatan.

Di saat yang sama, dunia international perlu menahan diri dan mengedepankan dialog.

"Yang terpenting saat ini agar ASEAN tetap solid, maka Indonesia perlu mengambil inisiatif dalam menjaga keutuhan ASEAN. Sekaligus, kita himbau dunia internasional untuk menahan diri sehingga persoalan ini tidak berkembang menjadi potensi geopolitik baru," pungkas Azis.

Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved