Breaking News:

Krisis Myanmar

PKS Minta Pemerintah Jamin Keselamatan hingga Pikirkan Opsi Pulangkan WNI

pemerintah harus memiliki kajian eskalasi konflik di Myanmar dan memikirkan opsi pemulangan para WNI. 

STRINGER / AFP
Tentara berjaga di jalan yang diblokade menuju parlemen Myanmar di Naypyidaw pada 1 Februari 2021, setelah militer menahan pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam sebuah kudeta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta angkat bicara soal kudeta militer yang terjadi di Myanmar.

Menurutnya, pemerintah harus menjamin keselamatan warga negara Indonesia di sana. 

"Untuk solusi jangka pendek, pemerintah RI harus memiliki langkah-langkah taktis untuk menjamin keselamatan WNI di Myanmar," ujar Sukamta, dalam keterangannya, Selasa (2/2/2021). 

Dia menuturkan memang untuk sementara ini KBRI sudah mengimbau WNI agar tetap tinggal di rumah dan tetap memberlakukan protokol kesehatan. Terutama karena akses-akses sudah ditutup, termasuk bandara.

Hanya saja, kata Sukamta, pemerintah harus memiliki kajian eskalasi konflik di Myanmar dan memikirkan opsi pemulangan para WNI

"Jika sudah bisa diprediksi apakah eskalasi konflik makin mengkhawatirkan, perlu dipikirkan solusi untuk memulangkan WNI ke tanah air," jelasnya. 

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Pemerintah Jamin Keselamatan WNI di Myanmar

Sementara untuk solusi jangka panjang, Sukamta menyoroti peran Indonesia sebagai leader tradisional ASEAN. Menurutnya Indonesia harus mampu mengayomi negara-negara anggota ASEAN. 

Namun karena dalam Piagam ASEAN diatur soal prinsip non-interference, maka artinya ASEAN tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri anggotanya. 

"Ini ke depan perlu dipikirkan untuk ditinjau ulang. ASEAN belum punya gigi untuk menyelesaikan urusan-urusan seperti ini. Kasus ini bisa jadi momentum untuk meredefinisi ASEAN agar tidak hanya jadi ajang kumpul-kumpul saja," kata dia. 

Politikus asal Yogyakarta tersebut menilai jika ASEAN punya fungsi dan kewenangan yang lebih kuat, setidaknya krisis-krisis politik dan HAM yang terjadi di negara-negara ASEAN dapat ditindaklanjuti oleh ASEAN dengan mengirim pasukan perdamaian misalnya. 

"Bukan dalam rangka turut campur 100% urusan dalam negeri suatu negara, tapi untuk memastikan pelindungan terhadap warga sipil, karena biasanya warga sipil menjadi korban jika ada perang di dalam negeri, meskipun sudah ada hukum humaniter," kata Sukamta

"Kalau terus mengharap pasukan perdamaian dari PBB yang turun, lebih lama, prosesnya juga ada tahapan-tahapannya. Harusnya ASEAN ke depan bisa menyelesaikan urusan dalam kawasannya sendiri," tandasnya. 
 

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved