Breaking News:

Asing Biayai Pusat Data Nasional, TB Hasanuddin: Ini Sangat Riskan

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai pembiayaan pusat data nasional oleh pihak asing sangat berisiko tinggi.

TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan dan Mantan Ajudan Presiden RI ke-3 BJ Habibie, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Tubagus Hasanuddin, lulusan Akmil 1974, kunjungi kantor Redaksi Tribunnews.com, Jumat (13/9/2019) di Jakarta. Dalam kunjungannya TB Hasanuddin disambut langsung oleh Direktur Grup Regional of Newspaper Kompas Gramedi, Febby Mahendra Putra dan langsung bercerita tentang sosok almarhum Presiden RI ke-3, Bacharuddin Jusuf Habibie semasa menjadi ajudannya. TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai pembiayaan pusat data nasional oleh pihak asing sangat berisiko tinggi.

Meski ada jaminan dari Kementerian Kominfo, namun politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini memandang hal tersebut berbahaya bagi keamanan NKRI.

"Ini sangat riskan. Pusat data nasional  yang menyimpan seluruh data negara , dibiayai asing, bagaimana bila data-data tersebut disalahgunakan untuk kepentingan negara lain. Ini sangat riskan bagi keamanan dan keselamatan negara kita," kata Hasanuddin saat dihubungi, Rabu (3/2/2021).

Diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR RI dengan Menteri Kominfo , Senin (1/2/2021), Hasanuddin mempertanyakan mengapa pengelolaan Pusat Data Nasional tak dibiayai oleh APBN saja.

Selain itu, kata Hasanuddin, Indonesia juga memiliki Pusat Data atau Data Centre di tiap Kementerian sehingga dapat digabungkan, kemudian menunjuk kementerian yang mengelolanya.

Baca juga: Menkominfo RI Johnny Plate Bahas Perlindungan Data Dengan Menkominfo Singapura

Sebelumnya, Menteri Kominfo, Johnny Plate menyebutkan jika pemerintah Perancis sedang melakukan pembicaraan dengan sejumlah pemangku kepentingan tanah air menyoal pembiayaan tersebut.

"Pemerintah Perancis sedang melakukan pembicaraan pembiayaannya dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, Kominfo tidak mengambil bagian di dalamnya karena itu domain Bappenas dan Kementerian Keuangan," kata Johnny dalam Rapat Kerja dengan Komisi I, Senin (1/2).

Proses pembiayaan tidak dilakukan melalui APBN karena menurut Johnny masih ada pemanfaatan fiskal nasional untuk kepentingan lain selain masih dapat bantuan pembiayaan luar negeri.
 

Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved