Breaking News:

Jika Kudeta Dibiarkan, Demokrat : Betapa Terancamnya Kedaulatan Parpol dan Rapuhnya Demokrasi Kita 

Riefky juga mengungkap betapa terancamnya kedaulatan partai politik di Tanah Air jika GPKPD dibiarkan dan dibenarkan

Tribunnews.com/Chaerul Umam
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya angkat bicara perihal Gerakan Pengambillaihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) yang menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. 

Riefky mengatakan jika tindakan yang diduga diinisiasi Moeldoko itu dibiarkan dan dibenarkan maka sangat menciderai rasa keadilan di Indonesia. 

"Jika tindakan Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara telah melakukan gerakan pengambillaihan partai secara paksa tentu sangat ciderai rasa keadilan di negeri ini," ujar Riefky, dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021). 

Menurutnya bagi para pengemban amanah rakyat seperti Moeldoko seharusnya tidak sekedar berpedoman dengan aspek hukum dan kekuasaan yang membuatnya seolah bisa berbuat apa saja. 

Baca juga: Reaksi PKB dan NasDem Disebut-sebut Dukung Moeldoko untuk Pilpres 2024 di Tengah Isu Kudeta Demokrat

Namun, kata Riefky, seharusnya Moeldoko juga tetap mengindahkan aspek moral etika dan keadilan. 

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan GPKPD tidak boleh dibiarkan dan dibenarkan. Sebab jika dibenarkan dan dibiarkan dapat menjadi contoh dan mendorong pejabat negara lainnya berlaku serupa. 

"(Jika dibiarkan dan dibenarkan) Hal ini dapat jadi contoh dan mendorong pejabat negara manapun yang memiliki ambisi politik dan ambisi kekuasaan yang sangat besar menempuh jalan pintas, melakukan sesuatu yang menabrak etika politik rule of law dan rule of the game," ungkapnya. 

Selain itu, Riefky juga mengungkap betapa terancamnya kedaulatan partai politik di Tanah Air jika GPKPD dibiarkan dan dibenarkan. 

"Kalau hal begitu jadi kultur dan kebiasaan betapa terancamnya kedaulatan parpoll di negeri ini, sekaligus betapa tidak aman dan rapuhnya kehidupan demokrasi kita," tandasnya. 

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved